RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya menegaskan, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi agar benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian dalam negeri.
Menurutnya, pasokan gas untuk skema HGBT jumlahnya terbatas sehingga alokasinya harus tepat sasaran.
Gas dengan harga khusus harus diprioritaskan bagi sektor yang paling membutuhkan dan paling besar dampaknya bagi ekonomi nasional.
Baca juga : Operasional Bandara Soetta Tetap Aman, Tertib & Lancar
Komisi XII DPR mendorong Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerima HGBT.
Penilaian perlu melihat tingkat pemanfaatan gas, kontribusinya terhadap industri dalam negeri, serta dampak ekonominya, termasuk efek berganda yang dihasilkan.
Berdasarkan temuan Komisi XII, terdapat perusahaan penerima HGBT yang sebagian besar hasil produksinya diekspor.
Baca juga : Berbagi Manfaat, Pasar Modal Peduli Salurkan Donasi dan Buka Puasa Bersama
Dalam beberapa kasus, sekitar 90 persen produksi perusahaan tersebut ditujukan untuk pasar ekspor, sehingga manfaat langsung bagi penguatan industri dan ekonomi domestik menjadi terbatas.
“Kalau perusahaan yang menerima HGBT justru mayoritas produksinya untuk ekspor dan tidak memberi penguatan signifikan terhadap industri dalam negeri, maka alokasinya perlu dihitung ulang. Gas dengan harga khusus harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya.
Bambang juga menekankan bahwa penerima HGBT tidak hanya sektor industri, tetapi juga sektor pembangkit listrik.
Baca juga : BAKN DPR Pastikan Subsidi Listrik Lebih Tepat Sasaran
Misalnya, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri strategis yang menopang investasi dan aktivitas manufaktur, seperti di Batam.
“Dalam kondisi pasokan gas yang terbatas, sektor-sektor strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang menjadi pusat investasi harus menjadi prioritas, karena kecukupan energi di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi dan stabilitas pasokan listrik,” ujarnya.
Karena itu, Komisi XII mendorong perhitungan ulang kuota HGBT secara berbasis data dan kinerja, agar alokasi gas lebih tepat sasaran, adil, dan benar-benar mendukung kepentingan ekonomi dalam negeri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.