RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya memuji langkah Kementerian Sosial (Kemensos) menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR) dari wilayah jalanan dan pasar di Jakarta dan sekitarnya. Cara ini merupakan langkah progresif dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Atalia menilai, pendekatan proaktif itu merupakan terobosan penting melengkapi mekanisme berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, pendekatan ini perlu diperkuat dengan sistem yang lebih komprehensif agar tidak bersifat sesaat atau parsial.
“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata," ujar Atalia dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).
Kementerian Sosial (Kemensos) menyisir kawasan pasar hingga perempatan jalan di Jakarta dan sekitarnya untuk menjaring anak terlantar atau putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat.
Baca juga : Sekolah Rakyat Di Blora Selamatkan Anak Dari Pernikahan Dini
Berdasarkan data, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal. Mereka saat ini masih menjalani proses verifikasi kelengkapan data untuk diantarkan menjadi siswa Sekolah Rakyat.
Proses verifikasi ditargetkan rampung secepat mungkin agar anak-anak bisa mengikuti aktivitas belajar-mengajar pada tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2026.
Tetapi yang lebih penting, lanjut Atalia, adalah memastikan proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan.
Secara nasional, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah ATS mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan. "Anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan multidimensi: ekonomi, sosial, hingga perlindungan," kata politikus Golkar ini.
Baca juga : Atalia: Rekrutmen Anak Jalanan ke Sekolah Rakyat Harus Berbasis Perlindungan
Untuk itu, ia memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Pertama, integrasi data dan validasi lapangan harus diperkuat. Pendekatan kombinasi antara DTSEN dan verifikasi lapangan sudah tepat. Namun, perlu ada standar operasional yang jelas agar tidak terjadi bias atau eksklusi data. "Validasi harus melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), RT/RW, dan pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Bandung ini.
Kedua, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci. Dia bilang, banyak anak jalanan bekerja bukan semata pilihan, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, intervensi tidak cukup hanya pada anak, tetapi juga harus menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.
Ketiga, jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial. Masuk ke Sekolah Rakyat bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perjalanan panjang. Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak mengalami dropout kembali.
Baca juga : Pastikan Pembangunan Berdampak, AHY Tinjau Sekolah Rakyat Dan Tol Di Yogyakarta
Keempat, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Dia menjelaskan, penanganan anak jalanan tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Perlu sinergi antara Kemensos, Kemendikdasmen, Pemda, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan anak.
Komisi VIII DPR, lanjut Atalia, akan terus mendorong agar program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program afirmatif jangka pendek, tetapi menjadi model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya.
"Keberhasilan program ini harus diukur tidak hanya dari jumlah anak yang terjaring, tetapi dari berapa banyak yang mampu bertahan, berkembang, dan keluar dari siklus kerentanan," jelasnya.
Selain itu, Atalia mengingatkan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.