RM.id Rakyat Merdeka - Penurunan harga telur ayam ras membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dilanda kecemasan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu keberlangsungan usaha peternak rakyat karena harga jual belum sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan.
Keluhan itu disampaikan Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi saat mendatangi Rumah Aspirasi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita. Mereka berharap pemerintah mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak.
Ketua Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi, Ilham Budianto, mengatakan harga telur yang rendah membuat peternak menghadapi tekanan cukup berat.
Menurut dia, rata-rata peternak rakyat memiliki sekitar 600 ekor ayam petelur dengan produksi 480 butir atau sekitar 28 kilogram telur per hari. Sementara harga pakan masih bertahan di kisaran Rp7.600 per kilogram, sehingga biaya pakan mencapai sekitar Rp547.000 per hari.
Baca juga : MK Tolak Gugatan Anggota DPR Harus S2
Ilham menjelaskan, apabila harga telur mengikuti Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram, peternak masih dapat memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp1,96 juta per bulan setelah dikurangi biaya pakan, tenaga kerja, listrik, air, dan operasional lainnya.
Namun dengan kondisi harga saat ini, peternak justru mengalami kerugian sekitar Rp3,5 juta per bulan. "Itu pun belum memperhitungkan penyusutan kandang dan investasi awal," ujar Ilham.
Ia menambahkan, modal awal usaha peternakan juga tidak kecil. Untuk memulai usaha dengan 600 ekor ayam pullet atau ayam siap bertelur, peternak harus menyiapkan dana sekitar Rp60 juta. Sementara saat masa produksi berakhir, nilai jual ayam afkir hanya berkisar belasan juta rupiah.
Selain harga yang rendah, peternak juga mengeluhkan sistem pembayaran dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru dilakukan sekitar satu minggu setelah telur diterima. Kondisi tersebut dinilai menambah beban arus kas peternak.
Baca juga : Seller Lokal Harus Dilindungi Dari Dominasi Platform Digital
Menanggapi aspirasi tersebut, Sonny menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait harga telur di tingkat peternak masih perlu diperkuat. Padahal, Kementerian Pertanian telah menetapkan HAP sebesar Rp26.500 per kilogram. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026 yang mendorong penyerapan telur lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, menurut Sonny, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal di lapangan.
"Surat Edaran terkait ketetapan HAP yang dikeluarkan oleh BGN dan dikawal Satgas Pangan Polri itu hanya semacam macan ompong saja," kata Sonny.
Ia mengatakan masih terdapat SPPG yang membeli telur dengan harga pasar, bukan mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga : Laga Persib Vs Persib Dipindah Ke Segiri, Panpel: Kami Dirugikan
Melihat kondisi tersebut, Sonny meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi berbagai program terkait peternakan, termasuk program bantuan ayam petelur bagi masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara harga pakan dan harga hasil panen perlu dijaga agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
"Kalau ini tidak segera diatasi, program yang niatnya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut tidak tercapai," katanya.
Para peternak berharap pemerintah dapat menghadirkan langkah yang efektif, baik melalui penyerapan hasil produksi maupun upaya menjaga stabilitas harga pakan, sehingga usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan dan rantai pasok pangan tetap terjaga.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.