RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko mendorong Pemerintah agar sebagian anggaran pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan yang saat ini masuk dalam backlog tidak seluruhnya ditunda. Sudjatmiko meminta agar sebagian anggaran tersebut dialokasikan ke dalam kerangka indikatif pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta RKP Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Sudjatmiko menyoroti backlog program rusun keagamaan yang nilainya mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Menurutnya, program yang memiliki nilai sosial dan keagamaan tinggi itu perlu tetap mendapatkan ruang dalam perencanaan anggaran pemerintah tahun depan.
Baca juga : Purbaya Terima Gelar Profesor Kehormatan Dari Universitas Nankai China
"Program rusun keagamaan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sudah menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung sarana hunian yang layak bagi lembaga-lembaga keagamaan," kata Sudjatmiko.
Ia mengusulkan agar sebagian dari nilai backlog tersebut dimasukkan ke dalam kerangka indikatif RKP 2027. Karena, langkah tersebut dapat menjaga keberlangsungan program tanpa mengganggu prioritas anggaran nasional lainnya.
Politisi PKB itu menjelaskan, pembangunan rusun keagamaan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Program tersebut telah berjalan sejak sebelum restrukturisasi kelembagaan sektor perumahan dan hingga kini masih menjadi harapan banyak komunitas keagamaan di berbagai daerah.
Baca juga : Program MLT BPJS Ketenagakerjaan Permudah Pekerja Miliki Rumah
Sudjatmiko menilai, memasukkan sebagian alokasi ke dalam kerangka indikatif akan memberikan kepastian pelaksanaan program sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. Dengan adanya pagu indikatif yang jelas, DPR dan Pemerintah dapat melakukan monitoring terhadap progres pembangunan serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, muncul beberapa skenario alokasi anggaran. Salah satunya adalah mengalokasikan sekitar 33 persen dari total backlog atau setara Rp561 miliar ke dalam kerangka indikatif. Alternatif lainnya adalah 25 persen atau sekitar Rp425 miliar, serta 20 persen atau sekitar Rp340 miliar.
Sudjatmiko melihat, setiap opsi tersebut dapat memberikan ruang bagi keberlanjutan program rusun keagamaan dengan tingkat dukungan yang berbeda terhadap pelaksanaan dan pengawasannya.
Baca juga : Ragam Produk & Layanan Telkomsel Ramaikan Jakarta Fair 2026
Ia berharap Pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut dalam penyusunan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027. Adapun, keberlanjutan pembangunan rusun keagamaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung aktivitas sosial dan keagamaan yang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
"Program yang baik jangan sampai hilang hanya karena seluruh anggarannya masuk backlog. Sebagian perlu tetap dialokasikan agar bisa dilaksanakan, diawasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Sejalan dengan hasil pembahasan, alokasi sebagian anggaran ke dalam kerangka indikatif dinilai penting untuk menjaga kesinambungan program rusun keagamaan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.