DPR Minta Deviasi Progres Dan Anggaran Infrastruktur Ditekan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menilai sinkronisasi antara kemajuan pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran perlu terus diperkuat. Pasalnya, masih terdapat sejumlah program infrastruktur yang menunjukkan deviasi antara progres dan serapan anggaran.

Miko mengungkapkan deviasi terbesar terjadi pada pembangunan infrastruktur irigasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, progres fisik proyek irigasi telah mencapai 82,73 persen. Namun, serapan keuangannya baru 38,36 persen.

"Devisiasinya sampai 44 persen," kata Miko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Selain irigasi, Miko juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai 67,5 persen. Sementara, realisasi keuangannya masih berada di angka 44,3 persen. Deviasi lebih dari 20 persen tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian.

Baca juga : Perikhsa Riders Dan Bang Japar Salurkan Hewan Kurban Untuk Warga Jakarta

Padahal, lanjut politisi PKB itu, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera diselesaikan. Karena itu, keseimbangan antara progres pekerjaan dan pencairan anggaran menjadi faktor penting agar target penyelesaian proyek tidak terganggu.

"Harapannya ini coba lazimnya fisik dan keuangan tidak boleh sampai 10 persen," pinta Miko.

Menurut Miko, semakin tinggi deviasi antara progres fisik dan keuangan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya biaya operasional dan pembiayaan yang harus ditanggung kontraktor, di tengah kenaikan berbagai harga kebutuhan.

“Kontraktor utama banyak mengandalkan subkontraktor. Sementara subkontraktor ini rata-rata adalah pelaku usaha lokal di sekitar proyek yang perputaran uangnya relatif kecil," jelas anggota dewan dapil Depok-Bekasi itu.

Baca juga : DPRD DKI Minta Pemprov Siapkan Reward Program Pilah Sampah

Karena itu, ia mendorong percepatan proses administrasi pembayaran proyek pemerintah. Menurutnya, alur penagihan mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), satuan kerja hingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) perlu dipersingkat.

“Kalau memungkinkan, proses administrasi sampai pencairan tidak lebih dari dua minggu. Setelah progres pekerjaan diverifikasi, dana bisa segera cair dalam tiga sampai tujuh hari. Supaya nanti perputaran uang di daerah semakin cepat," terang Miko.

Ia menilai deviasi ideal antara progres fisik dan keuangan seharusnya tidak melebihi 5 hingga 10 persen. Selisih yang terlalu besar menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara pekerjaan yang telah diselesaikan dengan pembayaran yang diterima penyedia jasa.

Di sisi lain, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya pembangunan dan rehabilitasi irigasi dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) maupun program pengelolaan irigasi lainnya akan sangat menentukan produktivitas pertanian di daerah.

Baca juga : PLN EPI Siapkan Infrastruktur Gas untuk Jaga Pasokan Listrik

"Kita paham kalau daerah itu sawah di bawahnya kering di atas kering, itu tidak jadi panen. Nah, yang bagus adalah di bawahnya air di atas kering. jadi musim kaya gini, kemarau, bagus. Kalau P3-TGAI bisa maksimal, mungkin sudah fungsi otomatis bisa dukung program ketahanan pangan, dan juga ekonomi di bawah semakin bagus," pungkas Miko.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.