RM.id Rakyat Merdeka - Senayan masih menyoroti tingginya angka calon mahasiswa yang mengundurkan diri usai lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pemerintah diminta segera mengevaluasi skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diduga menjadi kendala calon mahasiswa gagal kuliah.
Anggota Komisi X DPR Juliyatmono mengatakan, kemampuan ekonomi keluarga tidak selalu sejalan dengan status pekerjaan orang tua. Contohnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan 1, 2, atau 3 pasti merasa berat membiayai dua putra masuk perguruan tinggi negeri bersamaan. Makanya, harus ada intervensi dan diskresi khusus dari Pemerintah untuk mengatasinya.
Juliyatmono memandang, tingginya biaya pendidikan di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) tidak terlepas dari terbatasnya dukungan pembiayaan operasional kampus. Makanya, penguatan anggaran penyelenggaraan kegiatan akademik wajib mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan. “Pemerintah dituntut hadir memberikan solusi pendanaan agar operasional belajar lebih lancar,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, kondisi saat ini memperlihatkan Pemerintah belum sepenuhnya sanggup menanggung seluruh biaya operasional perguruan tinggi. Apabila negara memiliki kemampuan finansial memadai guna menyokong pendanaan kampus, tarif kuliah pasti akan jauh lebih murah. Bahkan, suatu saat nanti layanan pendidikan jenjang tinggi seharusnya bisa digratiskan.
Juliyatmono meyakini, investasi bidang pendidikan merupakan langkah strategis menekan angka kemiskinan. Pembahasan alokasi dana secara matang wajib dilakukan untuk memastikan pemanfaatan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih optimal.
Baca juga : Dibeberkan Waketum Gerindra, IKN Bakal Jadi Magnet Wisata
“Anggaran besar itu harus diarahkan agar benar-benar mampu memperkuat pembiayaan seluruh PT,” katanya.
Senada, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendesak agar proses penetapan UKT benar-benar adil. Fenomena mundurnya calon mahasiswa memang tidak hanya dilatarbelakangi satu penyebab, seperti keinginan mengejar program studi lain. Namun, kendala ekonomi merupakan rintangan sangat nyata bagi keberlanjutan studi banyak peserta.
Kata dia, banyak calon mahasiswa kurang mampu lolos lewat jalur SNBP maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) justru gagal melewati verifikasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Mereka akhirnya memikul kewajiban membayar tarif UKT reguler yang sangat tinggi dan peserta terpaksa batal melakukan proses daftar ulang.
Karena itu, dia mendorong Pemerintah bersama perguruan tinggi menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Peninjauan ulang regulasi UKT harus seadil-adilnya agar alokasi KIP-K lebih tepat sasaran.
“Pemetaan rinci kendala calon mahasiswa juga dibutuhkan agar penyusunan kebijakan kelak benar-benar berbasis data valid,” tegasnya.
Baca juga : Bangun Basis Suara Di Sidoarjo, PSI Jatim Bidik Posisi 4 Besar Pemilu 2029
Selanjutnya, sistem penerimaan peserta didik jenjang pendidikan tinggi mutlak membutuhkan pembenahan menyeluruh. Pemerintah dan pihak kampus wajib menggencarkan sosialisasi konsekuensi kelulusan sekaligus mempertajam akurasi layanan bimbingan karier sekolah. Mekanisme pengisian sisa kursi kosong juga harus segera dikaji ulang tanpa mengorbankan asas keadilan serta transparansi.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak hanya bertumpu pada tingginya angka kelulusan pendaftar. Sistem akademik yang mumpuni dituntut sanggup memberikan jaminan pasti agar setiap peserta lolos bisa melanjutkan proses pendidikan.
“Mereka benar-benar harus dikawal hingga resmi berstatus mahasiswa aktif,” ucapnya.
Sementara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menginstruksikan seluruh kampus segera melacak calon mahasiswa yang mangkir mendaftar ulang. Langkah taktis ini bertujuan mencegah gagalnya peserta mengenyam pendidikan tinggi akibat tersandung mahalnya biaya. Proses pelacakan akan menghasilkan gambaran komprehensif terkait beragam faktor penghambat registrasi.
Brian mengatakan, kementeriannya menghormati pilihan pribadi calon mahasiswa bila sengaja memutuskan pindah ke jalur pendidikan lain. Namun, perguruan tinggi wajib segera merevisi besaran nominal UKT apabila masalah ekonomi jadi pemicu kegagalan registrasi. “Negara siap turun tangan langsung untuk memberikan solusi konkret penyelesaian masalah,” ujarnya.
Baca juga : Airlangga: Jaga Daya Saing, Tarik Investasi Berkualitas
Selain itu, kata dia, PTN dituntut merancang skema bantuan keuangan alternatif demi menyokong kelancaran studi mahasiswa prasejahtera. Opsi pertolongan pendanaan ini mencakup beasiswa internal kampus, donasi alumni, hingga sokongan pihak mitra. Program beasiswa kerja juga bisa direalisasikan untuk menambah pengalaman praktis mereka.
Akses mengenyam pendidikan jenjang perguruan tinggi dianggap sebagai wujud investasi strategis bagi penentuan masa depan bangsa. Penyelenggara akademik berkewajiban merawat talenta terbaik Indonesia agar tidak terhambat tembok keterbatasan ekonomi. “Hak belajar generasi penerus tidak boleh hangus begitu saja hanya karena urusan biaya,” katanya.
Diketahui, ribuan calon mahasiswa yang sempat diumumkan lolos masuk kampus negeri terbukti tidak menyelesaikan proses daftar ulang. Dari ketersediaan 627.957 bangku kuliah pada tahun 2026, tercatat 60.131 peserta telah mengundurkan diri. Angka ini merupakan hasil kumulatif penelusuran berbagai skema seleksi nasional hingga pendaftaran jalur mandiri. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Selasa, 14 Juli 2026 dengan judul "Luncurkan Gernas RANA Pratikno: Wujudkan Ruang Aman Anak"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.