Sebelumnya
APBN Adalah Alat Perjuangan
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa APBN harus dipandang sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen negara.
Karena itu, pembahasan RAPBN 2027, khususnya sektor pendidikan, harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran memiliki dampak yang terukur.
“APBN bukan sekadar angka. APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Ia berharap berbagai pandangan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan para guru besar, akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, masyarakat sipil, guru, serta generasi muda dalam forum tersebut dapat menjadi masukan penting dalam pembahasan RAPBN 2027.
Menurutnya, investasi pendidikan pada akhirnya akan menentukan daya saing dan kesejahteraan Indonesia.
Baca juga : Pemerataan Kesempatan Belajar dan Mengajar
“Sekolah berkualitas melahirkan SDM berkualitas. SDM berkualitas melahirkan produktivitas. Produktivitas melahirkan daya saing. Dan daya saing melahirkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. “Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. Indonesia Emas dimulai dari ruang kelas hari ini,” pungkasnya.
Penguatan dari Para Narasumber Pandangan Ibas mendapat penguatan dari para narasumber yang hadir. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Nurhattati Fuad mendorong perubahan paradigma dari education spending menjadi education investment.
Menurutnya, kualitas SDM ditentukan oleh mata rantai peserta didik, guru, pembelajaran, sekolah, hingga lulusan, sehingga penganggaran pendidikan harus berbasis data dan memperhitungkan karakteristik wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi sekolah — termasuk mengatasi kesenjangan perlakuan terhadap madrasah.
Executive Director Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Dr. Nisa Felicia Faridz, Ph.D., menilai persoalan pendidikan bersifat sistemik. Mengutip data PISA 2022, ia menyebut sekitar 74,5 persen remaja usia 15 tahun di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi.
Ia juga menyoroti kesiapan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di tengah keterbatasan akses PAUD yang menurut catatannya belum tersedia di sekitar 66,9 persen desa, serta mendorong agar kesejahteraan guru berpijak pada gaji pokok yang layak, bukan sekadar tunjangan.
Baca juga : Gedungnya Bagus, Asramanya Luas
Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Cecep Darmawan menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan merupakan batas konstitusional, bukan ukuran tunggal keberhasilan.
“Pendekatannya jangan terjebak pada input oriented policy, tetapi outcome oriented policy,” ujarnya, seraya mendorong penganggaran berbasis kebutuhan dan kesenjangan serta penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil guru.
Tanggapan Anggota Fraksi Partai Demokrat Sejumlah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI turut menanggapi. Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti bahwa dunia pendidikan belum selaras dengan dunia kerja yang berubah jauh lebih cepat, sehingga dibutuhkan blueprint pendidikan jangka panjang.
Ia memaparkan capaian pengangkatan guru dan tenaga pendidik P3K sekitar 1,1 juta dari 1,4 juta formasi serta dibukanya sekitar 550 ribu formasi baru pada 2027, sekaligus mendorong perlindungan hukum bagi guru dalam RUU Sisdiknas agar profesi guru tidak menjadi pilihan terakhir.
Kapoksi Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menambahkan bahwa RUU Sisdiknas tengah menormakan perlindungan guru melalui dewan kode etik serta penataan wajib belajar 13 tahun termasuk jenjang PAUD.
Dia menyoroti postur anggaran yang menurutnya belum sepenuhnya menggambarkan 20 persen untuk pendidikan, memperjuangkan agar pendidikan kedinasan tidak menggerus alokasi wajib pendidikan, serta menekankan perlunya satu regulasi payung agar beragam program — seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda — tidak berjalan terfragmentasi.
Baca juga : Ink & Talk Hadirkan Public Speaking dan Debat di BEEYOND BINUS Bekasi
Ia juga menyinggung kesejahteraan guru, “Dengan angka mandatory spending 20 persen, semestinya guru dan dosen kita sejahtera — tidak ada lagi cerita gaji guru lima ratus ribu. Tetapi realitanya masih seperti itu.”
Sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota Badan Anggaran Marwan Cik Asan memaparkan struktur anggaran pendidikan RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun — Rp490 triliun di pemerintah pusat, Rp277 triliun transfer ke daerah, dan Rp53 triliun pembiayaan.
Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal, namun menegaskan idealnya belanja pendidikan menuju kisaran 4–6 persen dari PDB, dan Fraksi Partai Demokrat akan terus memperjuangkan agar porsi yang benar-benar masuk ke dunia pendidikan semakin besar.
Forum ini turut dihadiri Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI — Drs. Sabam Sinaga, Marwan Cik Asan; Dina Lorenza Audria, dan Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, serta para narasumber dari UPI, UNJ, UPN “Veteran” Jakarta, PSPK, LPEM FEB UI, SMERU, CIPS, The PRAKARSA, P2G, ASN Mengajar, dan Sekolah Tanah Air, termasuk perwakilan Forum OSIS Nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.