RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah memastikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Menurut Sonny, akurasi data penting agar pengelompokan kesejahteraan tidak justru membuat masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan, subsidi maupun program perlindungan sosial.
“Jangan sampai kaum marhaen terlihat mampu di dalam sistem, tetapi kenyataan hidupnya justru sedang mengalami kesulitan. Data seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alasan untuk menghilangkan hak mereka,” kata Sonny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Sonny yang juga Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menilai persoalan DTSEN bukan semata-mata urusan statistik. Data tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari tenaga dan alat produksinya sendiri.
Ia mengatakan akurasi DTSEN memiliki kaitan erat dengan kebijakan di sektor pangan, pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Komisi IV DPR RI.
“Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI akan mengawal agar setiap kebijakan di sektor pangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan menggunakan data yang akurat serta berpihak kepada kaum marhaen,” ujarnya.
Sonny menyoroti keluhan masyarakat yang masuk dalam desil tinggi, termasuk desil 9 dan 10, meski masih menghadapi kondisi ekonomi yang rentan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi di lapangan.
Baca juga : Desil Bukan Ukuran Langsung Kondisi Ekonomi Keluarga, Begini Cara Memahaminya
Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS), desil dalam DTSEN merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi dan kemudian dibagi menjadi 10 kelompok.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Namun, desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan. Karena itu, keluarga yang masuk desil 9 atau 10 tidak otomatis dapat disebut kaya secara mutlak.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan penjelasan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM itu menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan absolut.
Menurut Sonny, penjelasan tersebut menjadi alasan agar desil tidak digunakan sebagai satu-satunya penentu dalam pemberian atau pencabutan bantuan dan subsidi.
“Desil memang bukan daftar penerima bantuan. Namun, ketika angka desil digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial, subsidi, atau program perlindungan sosial lainnya, kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan akibat nyata bagi kaum marhaen,” katanya.
Jangan Samakan Aset dengan Kemapanan
Sonny juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyamakan kepemilikan aset produktif dengan kondisi ekonomi yang sudah mapan.
Baca juga : 3 Cara Gampang Pembaruan Data Sosial Ekonomi, Bisa Lewat HP
Rumah sederhana, alat pertanian, ternak, lahan garapan, perahu untuk melaut maupun kendaraan yang digunakan bekerja, menurut dia, tidak otomatis menunjukkan pemiliknya berada dalam kondisi sejahtera.
“Aset-aset tersebut merupakan alat produksi untuk mencari nafkah. Jangan sampai kaum marhaen dianggap sejahtera hanya karena memiliki alat kerja, sementara pendapatannya tidak tetap, biaya produksinya tinggi, dan setiap musim harus menghadapi berbagai risiko,” tuturnya.
Ia menilai kondisi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan memiliki karakteristik yang berbeda. Pendapatan mereka kerap tidak tetap dan dipengaruhi musim, cuaca, biaya produksi serta kondisi pasar.
Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi berbagai risiko seperti gagal panen, serangan hama, bencana, utang usaha dan ketidakpastian hasil produksi. Faktor tersebut, kata Sonny, tidak selalu tergambarkan hanya melalui kepemilikan aset atau indikator administratif.
Karena itu, Sonny meminta pemerintah mengevaluasi dan memvalidasi kembali DTSEN, khususnya di wilayah pertanian, perdesaan dan pesisir.
Proses tersebut, lanjut dia, perlu melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintahan desa dan kelurahan agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Penilaian kesejahteraan juga dinilai perlu memperhatikan pendapatan musiman, biaya produksi, jumlah tanggungan keluarga, utang usaha serta risiko yang dihadapi masyarakat.
Mekanisme Sanggah Harus Efektif
Baca juga : Jangan Keliru! Ini Arti Desil 1-10 dan Cara Ngeceknya
Sonny juga meminta pemerintah memastikan mekanisme usul, sanggah dan pembaruan data dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat dan transparan.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan melalui sejumlah kanal resmi, antara lain Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta layanan Cek DTSEN yang disediakan BPS.
“Mekanisme sanggah tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Setiap pengaduan harus diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dalam batas waktu yang jelas. Masyarakat juga harus memperoleh informasi mengenai perkembangan koreksi data yang mereka ajukan,” tegasnya.
Sonny menekankan, akurasi DTSEN bukan sekadar persoalan statistik. Menurutnya, kualitas data juga mencerminkan keberpihakan negara dalam memastikan masyarakat memperoleh hak dan perlindungan yang sesuai.
“Jangan mengukur kesejahteraan kaum marhaen hanya dari apa yang mereka miliki. Lihat juga apa yang harus mereka keluarkan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya. Negara harus memastikan tidak ada rakyat yang kehilangan hak hanya karena kesalahan data,” pungkas Sonny.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.