RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang telah berkembang menjadi krisis kesehatan publik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 9 September 2026 mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan terkait kebakaran.
Anggota Komisi IV DPR Nevi Zuairina mengatakan, angka tersebut menjadi alarm serius. Terlebih, lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi terpapar asap akibat karhutla. Karena itu, Pemerintah diminta memperlakukan karhutla sebagai darurat kesehatan.
“Ketika lebih dari 100 ribu orang mengalami gangguan pernapasan akibat asap, karhutla sudah bukan sekadar persoalan lingkungan, tapi ini keadaan darurat kesehatan masyarakat,” ujar Nevi di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Baca juga : Komdigi Rumuskan Denda 6 Persen Bagi Platform Yang Tak Patuh
Nevi meminta, Pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak. Seperti ketersediaan masker, oksigen, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta informasi mengenai kualitas udara perlu dipastikan. Utamanya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.
Menurutnya, Pemerintah tidak boleh menunggu jumlah korban terus bertambah sebelum memperkuat respons. Warga tidak boleh dibiarkan menghadapi asap sendirian. Karena itu, penanganan perlu dilakukan sejak risiko kesehatan mulai meningkat.
"Negara mesti hadir memastikan masyarakat tetap bisa bernapas dengan aman dan mendapatkan layanan kesehatan ketika terdampak,” tegas politisi PKS ini
Baca juga : KRI Wahidin Membawa Pesan Damai Ke Pasifik
Selain itu, Nevi mendesak Pemerintah memperkuat pencegahan agar krisis serupa tidak terus berulang. Pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran perlu diperketat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus tegas, dan perlindungan kawasan gambut menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
“Karhutla tidak boleh menjadi bencana yang ditangani setiap tahun dengan pola yang sama. Kita mesti memutus siklusnya dari hulu, sekaligus memastikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tandas legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini.
Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menambahkan, tawaran bantuan dari Malaysia untuk membantu penanganan karhutla bisa menjadi penambah kekuatan di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Baca juga : Saran Jusuf Kalla: Selesaikan Persoalan Papua Secara Politis!
Dia memahami upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi karhutla sudah dilakukan dengan beragam cara. Namun ketika ada dukungan tambahan dari negara sahabat, hal itu perlu dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan.
"Yang penting prosedurnya jelas dan bantuannya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan," kata Dini di Jakarta, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.