Sebelumnya
Momentum RUU Daerah Kepulauan
Kunjungan ke Natuna berlangsung pada saat yang tepat. DPR dan pemerintah sedang membahas RUU Daerah Kepulauan. Pembahasannya antara lain menyentuh gagasan Dana Khusus Kepulauan dan kebutuhan formula fiskal yang lebih mampu memperhitungkan beban pelayanan serta pembangunan antarpulau.
Natuna memberikan konteks konkret bagi perdebatan tersebut. Dalam paparan pemerintah daerah, persoalan fiskal muncul berdampingan dengan kebutuhan pembangunan.
Pemkab mencatat kurang bayar DBH 2023–2024 sebesar Rp87,23 miliar. Realisasi DBH Natuna pada 2024 tercatat Rp212,12 miliar, turun 45,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tetapi menurut saya, perdebatan tentang RUU Daerah Kepulauan sebaiknya jangan berhenti pada pertanyaan berapa tambahan dana yang akan diterima daerah.
Pertanyaan yang lebih substantif adalah: apakah desain fiskal dan pembangunan kita sudah mampu menghitung biaya nyata menghadirkan negara di wilayah kepulauan? Dana Khusus Kepulauan, apabila akhirnya disepakati dalam proses legislasi, dapat ditempatkan dalam kerangka itu.
Baca juga : Muzani Tinjau Kampung Nelayan Dan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Natuna
Bukan sekadar tambahan transfer fiskal, tetapi instrumen untuk mengoreksi biaya geografis yang selama ini harus ditanggung daerah dan masyarakat.
Karena itu, formula pembangunan wilayah kepulauan layak mempertimbangkan lebih jauh luas laut, jumlah pulau berpenghuni, jarak antarpulau, kemahalan logistik, keterisolasian, kondisi wilayah perbatasan, hingga biaya nyata penyediaan pelayanan dasar.
Kita membutuhkan keberanian untuk mengakui satu kenyataan sederhana: Indonesia memang satu, tetapi ongkos menghadirkan Indonesia berbeda-beda.
Politik Kebangsaan yang Membumi
Di sinilah saya melihat relevansi MPR. Politik kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai pembicaraan mengenai empat konsensus kebangsaan di ruang-ruang pertemuan.
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika justru memperoleh maknanya ketika kita menggunakannya untuk membaca persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Baca juga : Kunjungi Natuna, Ketua MPR Soroti Penguatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
Pancasila harus dapat menjawab mengapa warga di perbatasan membayar ongkos hidup lebih tinggi. Konstitusi harus terasa ketika anak-anak memperoleh pendidikan dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
NKRI harus hadir bukan hanya ketika batas negara dijaga, tetapi ketika kesejahteraan masyarakat di batas negara ikut dijaga. Dan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bahwa perbedaan kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan munculnya perbedaan kualitas kewargaan.
Inilah politik kebangsaan yang menurut saya perlu terus kita rawat: politik yang memperpendek jarak antara nilai-nilai besar Republik dengan pengalaman sehari-hari rakyat.
Perjalanan ke Natuna akhirnya membawa saya kembali kepada pertanyaan yang sangat mendasar: apa arti kehadiran negara bagi mereka yang hidup jauh dari pusat-pusat kekuasaan?
Jawabannya tentu bukan semata gedung pemerintahan atau besarnya anggaran. Negara hadir ketika seorang ibu mendapatkan bahan pangan dengan harga yang masuk akal. Negara hadir ketika nelayan dapat melaut dengan aman dan memperoleh nilai yang layak dari hasil tangkapannya.
Negara hadir ketika orang sakit mempunyai akses terhadap dokter. Negara hadir ketika seorang anak di pulau terluar memperoleh kesempatan pendidikan yang sama baiknya. Dan negara hadir ketika masyarakat dapat bergerak dari satu pulau ke pulau lain tanpa merasa bahwa geografi adalah hukuman atas pilihan mereka untuk tetap hidup di sana.
Baca juga : Johan Rosihan Harap APBN 2027 Terasa Manfaatnya Ke Seluruh Rakyat
Natuna mengingatkan kita bahwa menjaga Indonesia berarti menjaga setiap jengkal wilayahnya. Tetapi pekerjaan itu belum selesai hanya dengan memastikan wilayah tersebut tetap berada di dalam peta Republik.
Kita juga harus memastikan orang-orang yang hidup di dalamnya merasa dekat dengan Republik. Sebab Natuna bukan titik terjauh Indonesia. Dari Natuna pula, Indonesia dimulai.
Penulis adalah Johan Rosihan, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI/Anggota DPR
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.