Komisi IV Usul Bongkar Rantai Distribusi Beras

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti fenomena kenaikan harga beras di tengah surplus cadangan beras nasional. Persoalan pangan ternyata tidak cukup dilihat dari besarnya stok. Karena yang perlu ditelusuri adalah struktur pasokan, penggilingan, hingga distribusi beras sampai ke konsumen.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, stok beras nasional disebut Pemerintah sangat tinggi dan produksi nasional telah mencukupi. Namun anehnya, harga yang dibayar masyarakat justru terus-menerus mengalami kenaikan. Karena itu, ada mata rantai pasar yang perlu dibongkar. "Stok yang tinggi tidak otomatis berarti pasokan di pasar longgar dan harga terjangkau,” kata Johan di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Sebelumnya, berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Sementara kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 3,67 juta ton.

Sedangkan, berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, kenaikan harga terjadi pada lima jenis beras. Beras kualitas bawah I naik Rp 50 menjadi Rp 14.900 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik dengan besaran yang sama menjadi Rp 14.700 per kg. Harga beras kualitas medium I juga meningkat Rp 50 menjadi Rp 16.600 per kg. Begitu pula beras medium II yang naik Rp 50 menjadi Rp 16.400 per kg. Adapun beras kualitas super I naik Rp 50 menjadi Rp 17.850 per kg. Sementara harga beras kualitas super II masih bertahan di Rp 17.300 per kg.

Johan melanjutkan, perkembangan harga beras yang menunjukkan tekanan sudah terjadi sejak tingkat penggilingan. Kondisi tersebut penting dicermati karena kenaikan harga di hulu akan ditransmisikan sepanjang rantai perdagangan hingga akhirnya ditanggung konsumen.

Baca juga : RUU Ketenagakerjaan, Gerindra Buka Pintu Buruh Salurkan Aspirasi

Karena itu, Pemerintah perlu membedakan secara jelas antara produksi, stok fisik, dan pasokan yang benar-benar tersedia di pasar. "Ketiga hal tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai indikator yang sama," tandas politisi PKS ini.

Karena itu, ia menyoroti persaingan memperoleh gabah setelah berakhirnya periode puncak panen. Ketika pasokan gabah mulai berkurang sementara Bulog tetap melakukan penyerapan, penggilingan swasta harus bersaing mendapatkan bahan baku. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga gabah dan biaya produksi beras.

Johan menegaskan, solusi atas persoalan tersebut bukan dengan melemahkan harga gabah di tingkat petani. Kebijakan harga pembelian Pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak.

"Jadi negara mampu menjaga dua kepentingan sekaligus. Gabah petani dihargai secara layak, tetapi beras juga sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau. Di situlah fungsi kebijakan pangan pemerintah,” tegasnya.

Untuk itu, Johan meminta Pemerintah dan Bulog membuka neraca beras secara lebih rinci, bukan hanya menyampaikan angka agregat stok nasional. Data tersebut perlu menunjukkan di mana stok berada, siapa yang menguasainya, kualitasnya, berapa yang siap dilepas ke pasar, serta bagaimana distribusinya antarwilayah.

Baca juga : Kritik Pemotongan DBH, PKB Sulteng Minta Pemprov Tak Buru-buru Tambah Utang

Selain itu, ia meminta Pemerintah memetakan pembentukan harga. Mulai dari petani, pengumpul, penggilingan, distributor, grosir, pengecer hingga konsumen. Sehingga dapat diketahui pada mata rantai mana kenaikan harga dan margin terbesar terjadi.

“Jangan sampai kita merasa aman karena gudang penuh, sementara rakyat membeli beras semakin mahal," kata legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengingatkan.

Senada, anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari.

Imas menyoroti adanya kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Padahal stok beras Pemerintah disebut mencapai sekitar 5,1 juta ton. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah karena melimpahnya stok semestinya dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.

“Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Ketika harga beras naik, masyarakat mengeluarkan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujar Imas di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca juga : Pertamina EP Rantau Bangkit Dari Nol Barel

Menurut Imas, persoalan harga beras tidak boleh hanya dilihat dari sisi perdagangan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenaikan harga beras dapat menggerus daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Ketika uang yang dikeluarkan untuk membeli beras bertambah, ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya menjadi semakin sempit,” kata politisi PKB ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui harga beras di pasar mulai naik Rp 100-Rp 200 per kilogram (kg). Kenaikan ini terjadi karena produksi petani menurun di tengah musim kemarau kering atau paceklik.

"Tahun ini kering, hampir tidak ada lagi sawah yang produksi, yang kita sebut paceklik. Karena tidak ada produksi, pasti harganya (beras) naik," kata Zulhas sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (7/9/2026). TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 10 September 2026 dengan judul "Harga Naik Di Tengah Surplus, Komisi IV Usul Bongkar Rantai Distribusi Beras"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.