Sebelumnya
Keadilan Tidak Selalu Berarti Sama
Di sinilah Pancasila menjadi sangat relevan. Sila kelima berbicara tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kata yang penting di sana bukan hanya “keadilan”, tetapi juga “seluruh”. Artinya, keadilan harus dapat dirasakan oleh warga di Jakarta maupun warga yang hidup di pulau-pulau terluar Natuna.
Namun keadilan tidak selalu berarti memperlakukan setiap daerah dengan cara yang persis sama. Memberikan formula yang sama kepada wilayah dengan kondisi yang sangat berbeda justru dapat menghasilkan ketimpangan.
Untuk menghasilkan tingkat pelayanan publik yang setara, negara mungkin perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar di wilayah kepulauan. Saya menyebutnya sebagai kebutuhan untuk menghadirkan keadilan antarruang.
Baca juga : Muzani Tinjau Kampung Nelayan Dan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Natuna
Konsep ini sederhana. Tempat seseorang dilahirkan dan tinggal semestinya tidak menentukan kualitas kewarganegaraannya. Warga negara di Pulau Panjang, Subi, Bunguran, Jawa, atau kota besar mana pun memiliki hak kewargaan yang sama.
Tetapi jalan untuk memenuhi hak itu dapat membutuhkan kebijakan yang berbeda. Paparan pemerintah daerah memberikan contoh yang sangat manusiawi.
Kecamatan Seluan dan Pulau Panjang disebut belum memiliki fasilitas pelayanan dasar berupa puskesmas. Pemerintah daerah juga menghadapi persoalan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan tertentu.
Bahkan di Pulau Panjang, akses antara pelabuhan dan Desa Kerdau menghadapi karakter alam yang khas. Jaraknya sekitar 3,55 kilometer dan ketika laut surut, air dapat mundur hingga sekitar satu kilometer.
Baca juga : Kunjungi Natuna, Ketua MPR Soroti Penguatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
Bagi kita yang hidup di kota besar, angka satu kilometer mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi masyarakat yang harus membawa orang sakit, anak kecil, kebutuhan pokok, atau perlengkapan sehari-hari, satu kilometer laut yang surut mempunyai arti yang sama sekali berbeda. Itulah wajah nyata dari geografi.
Infrastruktur Persatuan
Ada dimensi lain yang menurut saya lebih penting dari sekadar soal anggaran. Kita selama ini memahami persatuan Indonesia terutama melalui sejarah, ideologi, dan kesadaran kebangsaan. Semua itu tentu penting.
Tetapi persatuan juga dibangun melalui pengalaman sehari-hari seorang warga dalam berhubungan dengan negaranya. Kapal yang datang teratur, sekolah yang dapat dijangkau, dokter yang tersedia, internet yang tersambung, pangan dengan harga yang wajar, serta transportasi yang memungkinkan seseorang datang dan pergi dari daerahnya merupakan fasilitas publik.
Baca juga : Johan Rosihan Harap APBN 2027 Terasa Manfaatnya Ke Seluruh Rakyat
Tetapi dalam negara seluas Indonesia, semuanya sekaligus merupakan infrastruktur persatuan. Sebab rasa menjadi bagian dari Republik juga tumbuh ketika warga merasakan Republik hadir dalam kehidupannya.
Di daerah perbatasan, makna itu bahkan menjadi lebih kuat. Kedaulatan tidak cukup ditunjukkan melalui garis di peta, patroli di laut, atau simbol negara. Semua itu penting.
Namun kedaulatan memperoleh makna sosial ketika masyarakat yang hidup di wilayah tersebut tumbuh sejahtera dan memiliki masa depan. Dengan kata lain, menjaga perbatasan juga berarti menjaga orang-orang yang tinggal di perbatasan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.