RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menekankan pentingnya transparansi platform digital dalam mendistribusikan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta dugaan pembatasan konten di media sosial diperiksa secara objektif dengan mengedepankan bukti, bukan semata-mata berdasarkan penurunan jangkauan unggahan.
Nurul menilai, klarifikasi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengenai isu pembatasan konten karhutla perlu menjadi bagian dari penilaian publik.
Menurutnya, masyarakat perlu membedakan penghapusan konten, pembatasan jangkauan, dan mekanisme algoritma platform digital.
“Pernyataan pemerintah perlu kita tempatkan secara proporsional. Jangan sampai muncul tuduhan pembatasan informasi tanpa bukti yang jelas. Kita harus membedakan antara penghapusan konten, pembatasan jangkauan, dan mekanisme algoritma platform digital,” kata Nurul kepada media di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca juga : 72.303 Personel Tangani Karhutla, 278 Laporan Perorangan-98 Korporasi Diproses
Sebelumnya, Meutya menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tidak pernah meminta platform media sosial menghapus atau membatasi jangkauan konten mengenai karhutla.
Dalam keterangan pers pada Rabu (21/10/2026), ia menyatakan informasi yang faktual dan kredibel dari masyarakat justru dibutuhkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Nurul mengatakan, jika suatu konten mengalami penurunan jangkauan, penyebabnya perlu diketahui terlebih dahulu sebelum disimpulkan sebagai bentuk sensor oleh pemerintah.
“Kalau ada konten yang mengalami penurunan jangkauan, kita perlu mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Tidak tepat jika setiap penurunan jangkauan langsung dianggap sebagai bentuk sensor oleh pemerintah,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menekankan bahwa perusahaan platform digital memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan moderasi konten dan sistem rekomendasi yang memengaruhi penyebaran informasi kepada pengguna.
Baca juga : Wapres Ajak Umat Beragama Jaga Toleransi & Lingkungan
“Transparansi algoritma penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana konten didistribusikan. Platform harus memberikan penjelasan yang memadai ketika sebuah konten dihapus atau dibatasi,” kata Nurul.
Di sisi lain, Nurul mengingatkan bahwa informasi mengenai karhutla memiliki kepentingan publik yang besar.
Dokumentasi warga dan pemberitaan media dapat membantu menggambarkan kondisi di lapangan, tetapi tetap perlu diverifikasi untuk memastikan ketepatan lokasi, waktu, dan konteks kejadian.
“Informasi mengenai karhutla harus tetap terbuka dan akurat. Pemerintah membutuhkan laporan masyarakat, sementara publik berhak memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Nurul mendorong agar polemik tersebut diselesaikan melalui pemeriksaan fakta dan keterbukaan informasi, bukan spekulasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.
Baca juga : Kader PDIP Bergerak Dari Bojonegoro Hingga Arjuno
“Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara tanggung jawab platform, keterbukaan pemerintah, dan hak masyarakat atas informasi. Jika ada dugaan pembatasan, mari periksa buktinya secara objektif,” ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut.
Klarifikasi Meutya menegaskan posisi pemerintah bahwa Kemkomdigi tidak meminta pembatasan konten karhutla.
Namun, untuk memastikan persoalan tersebut menjadi terang, penjelasan dari platform digital serta bukti terkait unggahan yang dipersoalkan tetap diperlukan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.