RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mendorong Pemerintah mengevaluasi penyebab antrean dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR Cheroline Chrisye Makalew mengatakan, identifikasi penyebab kelangkaan itu perlu dilakukan agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas, dan Pertamina mesti duduk bersama agar persoalan ini bisa segera ditangani.
"Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu tanpa kepastian,” kata Cheroline di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Sebelumnya, kelangkaan BBM diikuti antrean panjang kendaraan terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Bali. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan memunculkan kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.
Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan, cadangan BBM nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.
Baca juga : Wapres Dukung Santri Belajar Teknologi Digital
"Cadangan nasional kita untuk Pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10).
Cheroline melanjutkan, kepastian pasokan dan ketepatan waktu pengiriman BBM menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Juga pemantauan kondisi di SPBU perlu diperkuat agar potensi kekurangan pasokan dapat terdeteksi lebih awal dan segera diantisipasi.
Menurut Cheroline, koordinasi yang efektif antarpihak terkait diperlukan untuk mencegah persoalan distribusi berlarut-larut. Di saat yang sama, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan BBM sehingga tidak menimbulkan keresahan akibat ketidakpastian.
Berbagai persoalan ini, kata dia, bisa menjadi bahan evaluasi bersama untuk membenahi tata kelola BBM ke depan. "Sehingga, kita tidak perlu terjebak dalam saling menyalahkan, tetapi fokus mencari jalan keluar terbaik,” tegas politisi Nasdem ini.
Namun, Cheroline mengingatkan, persoalan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena itu, ketersediaan pasokan, ketepatan penyaluran, dan kualitas pelayanan mesti menjadi perhatian bersama.
Baca juga : Gus Ipul Genjot Pendataan Digital Bansos Tepat Sasaran
Ia berharap, evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi dan memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh BBM secara lebih mudah, tanpa harus menghadapi antrean berkepanjangan akibat kendala pasokan yang tidak segera ditangani. “Yang paling penting, pasokan BBM terjaga, penyalurannya tepat sasaran, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” tandas legislator asal Papua Barat ini.
Anggota Komisi VI DPR Dewi Juliani menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda), Pertamina, hingga instansi terkait perlu memperkuat koordinasi dan mengidentifikasi hambatan distribusi BBM serta menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi hambatan masyarakat dalam mendapatkan BBM di SPBU.
Ketersediaan kuota BBM, kata Dewi, semestinya diikuti penyaluran yang berjalan baik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa antrean panjang di SPBU.
"BBM mesti tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," tandasnya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Dewi, hal yang perlu dipastikan adalah soal alokasi yang tersedia benar-benar tersalurkan secara optimal, distribusi berlangsung hingga ke SPBU, hingga faktor yang membuat masyarakat masih sulit memperoleh BBM. Karena itu, perlunya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, dan koordinasi antarpihak agar BBM tersedia serta tersalurkan sesuai peruntukannya.
Baca juga : Menlu Wong: Indonesia Mitra Penting Australia
Evaluasi itu, menurut dia, merupakan hal penting agar penambahan kuota benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. "Jadi bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," tutup politisi PDIP ini. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 24 Oktober 2026 dengan judul "Cegah Antrean BBM DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.