BREAKING NEWS
 

Urgensi Pengaturan Penyadapan dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Senin, 16 November 2026 12:50 WIB
I Wayan Sudirta. (Foto: Dok. PDIP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Perkembangan politik nasional belakangan ini kembali menyita perhatian publik, menyusul dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara dan keamanan negara.

Komisi III DPR RI telah menggelar rapat kerja dengan Kapolri untuk membahas pengusutan dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Apa pun hasilnya nanti, proses penegakan hukum harus tetap dihormati dan dijalankan secara profesional serta independen.

Publik tentu menunggu keberanian dan profesionalisme Polri untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPR RI juga menggelar rapat dengan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri guna membahas kebijakan terkait penyadapan.

Langkah ini penting karena praktik penyadapan (interception) membutuhkan pengaturan melalui undang-undang tersendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2010.

Putusan tersebut menekankan perlunya keseragaman mekanisme penyadapan, meskipun kewenangan pelaksanaannya berada pada institusi yang berbeda.

Baca juga : Mesakh Mirin Dorong Sistem Noken Diatur Khusus dalam Revisi UU Pemilu

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak privasi yang dijamin konstitusi. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.

Saat ini, ketentuan mengenai penyadapan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP, KUHP, UU Narkotika, UU KPK, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU Intelijen Negara.

Secara garis besar, penyadapan dilakukan negara untuk dua kepentingan utama. Pertama, kepentingan keamanan negara yang umumnya dijalankan oleh Badan Intelijen Negara.

Kedua, kepentingan penegakan hukum yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun, mekanisme penyadapan dalam berbagai undang-undang tersebut belum seragam.

Ada yang mensyaratkan izin ketua pengadilan negeri, perintah atasan, hingga mekanisme penyadapan secara langsung.

Perbedaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, kebutuhan terhadap undang-undang khusus penyadapan semakin mendesak.

Pada periode DPR sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan sebenarnya sudah pernah bergulir.

Namun, pembahasannya menghadapi kritik dan desakan masyarakat karena muncul kekhawatiran bahwa regulasi tersebut akan mengurangi kewenangan KPK, terutama dalam melakukan penyadapan untuk mendukung operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga : Kapolri Hadiri Raker Komisi III DPR Bahas Kasus Penyadapan Ilegal

Pada saat itu, mungkin belum semua pihak menyadari bahwa penyadapan merupakan tindakan yang sangat sensitif karena bersentuhan langsung dengan hak privasi masyarakat yang dilindungi konstitusi.

Persoalan ini memang kerap menjadi perdebatan ketika negara mengambil kebijakan, terutama dalam bidang penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penyadapan juga telah menimbulkan berbagai persoalan, baik di dalam maupun luar negeri.

Penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pernah dialami presiden-presiden sebelumnya.

Fenomena serupa bahkan terjadi di sejumlah negara. Penyadapan selalu menghadirkan perdebatan karena berkaitan erat dengan kepentingan pertahanan dan keamanan maupun penegakan hukum.

Kita dapat belajar dari skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972, yang berkaitan dengan praktik penyadapan terhadap lawan politik.

Skandal tersebut memicu krisis politik dan berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 1974.

Contoh lainnya adalah pengungkapan dokumen rahasia National Security Agency (NSA) oleh Edward Snowden yang mengungkap praktik penyadapan dan pemantauan komunikasi berbagai pihak di sejumlah negara.

Baca juga : Komisi III DPR dan Polri Bahas Kasus Penyadapan Presiden

Pada 2022, publik internasional juga dikejutkan oleh skandal Greek Watergate, yakni praktik pemantauan komunikasi terhadap jurnalis dan politisi oposisi oleh badan intelijen Yunani.

Kasus serupa pernah terjadi di Korea Selatan pada 2006, ketika negara melakukan pemantauan komunikasi terhadap politisi, jurnalis, hingga organisasi masyarakat.

Pembelajaran juga dapat diambil dari kasus-kasus penyadapan dalam ranah privat di Amerika Serikat. Federal Wiretap Act, yang diatur dalam 18 U.S.C. § 2511, menjadi salah satu instrumen hukum untuk merespons praktik penyadapan ilegal, termasuk yang dilakukan oleh pasangan, kerabat, maupun anggota keluarga.

Dalam kasus Glazner v. Glazner, penyadapan komunikasi di rumah, melalui telepon seluler, hingga kendaraan menjadi persoalan hukum.

Sementara itu, dalam perkara Commonwealth v. Cline, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada seorang ayah yang diam-diam merekam proses mediasi hak asuh anak bersama mantan istrinya.

Perkara tersebut menunjukkan pentingnya persetujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam merekam komunikasi.

Dari berbagai pengalaman tersebut, kita dapat melihat bahwa penyadapan merupakan instrumen yang dibutuhkan negara, tetapi sekaligus memiliki risiko besar apabila tidak diatur secara ketat.

Masyarakat membutuhkan penyadapan yang tepat guna, tanpa mengorbankan keamanan dan hak-hak konstitusional warga negara. Di sinilah prinsip checks and balances harus diterapkan secara jelas.
 Selanjutnya 

RUU Penyadapan Harus Menjamin Kepastian Hukum

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense