RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, sekitar 80 persen aspirasi masyarakat yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah terakomodasi dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Aspirasi tersebut turut menjadi penyemangat bagi DPR dalam memperjuangkan pembentukan regulasi yang diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan.
Hal itu disampaikan Dasco seusai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran AMPB asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dasco mengapresiasi aspirasi dan masukan masyarakat Pati. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam menyuarakan kepentingan rakyat menjadi salah satu dorongan bagi DPR untuk menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan lebih luas.
Baca juga : UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Dan Bandar Judol Bisa Dimiskinkan
"Kami menerima rombongan dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian pencanangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodasi di undang-undang," ujar Dasco.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan, pembentukan UU Perampasan Aset tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPR.
Regulasi tersebut diharapkan memperkuat penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian masyarakat akibat berbagai tindak kejahatan.
Dasco mencontohkan, melalui mekanisme perampasan aset, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tetap dapat ditindaklanjuti meskipun pelakunya melarikan diri. Ketentuan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan yang banyak merugikan masyarakat kecil, seperti penipuan investasi bodong, perjalanan ibadah umrah, hingga judi online.
Baca juga : Lucius Karus: Transparansi Ijazah Bisa Pulihkan Kepercayaan
"Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas," jelasnya.
Dasco berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dan mengalami kerugian materiil.
Aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, seperti investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah, diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan pemulihan kerugian korban sesuai ketentuan hukum.
"Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umrah bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban," ungkap Dasco.
Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.