BREAKING NEWS
 

Jika Ada Survei Tanyakan Pentingnya PPHN, Bamsoet Pede Rakyat Jawab Setuju

Reporter & Editor :
UJANG SUNDA
Senin, 18 Oktober 2021 20:42 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Dok. MPR)

 Sebelumnya 
"Permusyawaratan di dalam sebuah lembaga yang inklusif dalam ketatanegaraan Indonesia kontemporer, yang paling ideal dan mendekati cita para pendiri negara-bangsa, adalah melalui MPR. Keberadaan MPR dinilai sebagai lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan PPHN. Lembaga MPR yang beranggotakan seluruh Anggota DPR dan seluruh Anggota DPD, merupakan lembaga perwakilan terlengkap yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat, karena dalam diri MPR tidak saja ada representasi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga ada representasi rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah," jelas Bamsoet.

Diani Sadiawati menuturkan, China, Malaysia, Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Sementara Indonesia, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

"Langkah MPR yang akan merumuskan dan menetapkan PPHN, sejalan dengan arahan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang mengedepankan prinsip no one left behind yang bermakna tidak ada satupun yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan. Mengingat keberadaan MPR sangat lengkap, terdiri dari anggota DPR dan DPD," tutur Diani Sadiawati.

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menerangkan, MPR akan menjadi lembaga perwakilan yang inklusif dan berperan secara efektif dalam merumuskan dan menetapkan PPHN apabila keterwakilannya lengkap, mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, selain terdiri dari anggota DPR yang berasal dari partai-partai politik, harus ada Utusan Golongan (UG) dan Utusan Daerah (UD).

"Semua anggota MPR yang berasal dari DPR, harus dipilih melalui pemilu yang demokratis, fair, dan terbuka. Sementara semua anggota yang berasal dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah ditunjuk berdasarkan meritokrasi oleh kelompok/institusinya masing-masing, bukan oleh eksekutif seperti eranya Bung Karno dan Pak Harto," terang Kiki Syahnakri. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense