RM.id Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kepolisian bersungguh-sungguh menjalankan amanat Presiden Jokowi, dalam pertemuannya dengan para pejabat di lingkungan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 14 Oktober 2022.
Salah satu instruksi Presiden yang paling banyak disuarakan kembali, adalah menghentikan gaya hidup mewah para pejabat kepolisian dan keluarganya.
“Bukan hanya tentang gaya hidup mewah. Sejatinya, ada lima instruksi besar yang disampaikan Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepolisian. Masalah perubahan gaya hidup, hanya merupakan bagian dari upaya Polri, untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap institusi Polri,” kata Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo dalam keterangannya, Rabu (26/10).
PSI melihat gaya hidup mewah ini sangat terkait dengan pointers Presiden sebelumnya, mengenai praktik pungli dan mencari-cari kesalahan.
Persepsi publik mengenai praktik buruk inilah, yang sebenarnya dikeluhkan, dan seharusnya menjadi perhatian khusus.
Baca juga : Menpora Dukung Kejuaraan Free Fire Dan Turnamen Bulutangkis Jurnalis Games
Gaya hidup mewah adalah muaranya, ketika rekening-rekening menggendut karena praktek pungli.
“Bila perlu, potong satu generasi. Yang dimaksud tentu bukan secara fisik. Tetapi, praktik dan paradigma berpikir aparat kepolisian," tegas Ariyo.
Kembali ke pemikiran ideal, Ariyo mengatakan, kita nggak usah jauh-jauh balik ke zamannya Hoegeng.
"Ke zaman pasca reformasi saja. Kemandirian Polri itu kan bertujuan menjadikan polisi lebih profesional, dalam menjalankan fungsinya memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat," papar Bimmo.
Masalah pungli, merupakan hal yang pada saat reformasi Polri dimulai, belum terpikirkan. Namun, menjadi suatu masalah kronis di dalam institusi Kepolisian.
Baca juga : Sabam Sirait, Tokoh Besar Luar Biasa Yang Menghargai Generasi Muda
“Praktik pungli dalam praktik penegakan hukum itu signifikan. Yang dimaksud bukanlah petty corruption, dalam pembuatan SIM atau SKKB. Kalau itu mah, sudah oke kepolisian. Gaya mewah bukan muncul dari pungli seperti itu," beber Bimmo.
Dia bilang, gunung es korupsi di kepolisian adalah pungli dalam proses penegakan hukum. Seperti penangguhan penahanan, kriminalisasi, sampai penghentian penyidikan yang ditangani Kepolisian.
“Bila ini bisa diatasi, efek berantainya akan revolusioner. Polri akan kembali hebat," tegasnya.
Memutus pungli berarti juga memperkecil kemungkinan lestarinya setoran ke atasan, sebagaimana disampaikan Kapolri pada tanggal 24 Oktober 2022.
Kapolri juga meminta jajaran Polda dan Polres, untuk meniadakan potensi pungli jabatan.
Baca juga : KSP Dorong UMKM Serap Anggaran Belanja Pemerintah
"Pungli dan setoran itu vicious circle, lingkaran tak berujung. Harus diputus tengahnya," ujar Bimmo, yang juga pegiat reformasi hukum dan peradilan ini.
PSI mendukung institusi Polri, untuk memanfaatkan momentum arahan Presiden, dalam melakukan perubahan besar dan menyeluruh.
PSI mendukung gagasan yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membangun Polri ke depan sebagai Polisi Rakyat yang sederhana, tidak pongah, tidak hedonis, tidak berlebihan dalam gaya hidup, dan tidak sewenang-wenang dalam penegakan hukum.
“Belum tentu ada momentum seperti ini lagi dalam 2-3 tahun kedepan. Jadilah Polisi Rakyat, dalam makna yang luas dan sesungguhnya,” tandas Bimo. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.