BREAKING NEWS
 

Ida Fauziyah: Rakyat Khawatir Biaya Politik Tinggi, Korupsi Makin Marak

Reporter & Editor :
FAQIH MUBAROK
Selasa, 17 Desember 2024 16:55 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziyah usai melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) II, Selasa (17/12/2024). Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahalnya biaya politik di Indonesia memicu kekhawatiran rakyat. Mereka khawatir, jika biaya politik tinggi, maka para pejabat publik yang terpilih akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziah usai melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) II, Selasa (17/12/2024).

Dalam kesempatan dialog dengan warga, mereka menyampaikan kekhawatiran tingginya angka korupsi pejabat publik karena biaya politik mahal.

Baca juga : Basarah: TNI-Polri Jangan Dibawa ke Ranah Politik Praktis

"Masyarakat khawatir kalau biaya politik tinggi maka korupsi juga akan tinggi," kata Ida.

Aspirasi yang diterima dari masyarakat ini, sejalan dengan peryataan Presiden Prabowo Subianto bahwa sistem Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran yang signifikan.

Adsense

Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menekankan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan menjadi beban dalam proses demokrasi di Indonesia.

Baca juga : Polda Kalbar Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi BP2TD Jalan Terus

Padahal, anggaran tersebut menurut Presiden, dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif misalnya membantu gizi anak-anak hingga pembangunan infrastuktur dasar.

"Mahalnya biaya politik ini membuat masyarakat yang saya temui minta sistem pemilu harus dilakukan evaluasi," katanya.

Dalam agenda pertemuan bersama masyarakat itu, Ida mengatakan, ada juga masyarakat yang memberi masukan agar Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara.

Baca juga : Prabowo Minta Kabinet Merah Putih Serius Berantas Judol, Korupsi & Narkoba

MPR juga diharapkan memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Aspirasi dari masyarakat Jakarta ini yang kemudian akan menjadi catatan dan akan saya sampaikan ke parlemen," katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense