Layanan Elektronik Bikin Birokrasi Makin Sat-Set

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Pengembangan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menunjukkan progres positif. Sejak diluncurkan 2018, SPBE perlahan berhasil mengubah layanan birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif. SPBE menjadi ‘jalan tol’ memangkas birokrasi yang berbelit-belit.

Tahun 2022, nilai Indeks SPBE Nasional mencapai 2,34 atau predikat cukup. Sementara, di 2023 Indeksnya naik menjadi 2,79 atau predikat baik. Indeks perbaikan layanan ini sejalan dengan target Indonesia di United Nations E-Government Development Index (EGDI). Dari peringkat 88 pada EGDI pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada 2022. Hal serupa tercatat pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, digitalisasi layanan lewat pengembangan SPBE sejauh ini cukup baik memangkas birokrasi dan membuat layanan makin cepat. “Dalam rangka mewujudkan good governance, sudah cukup baik. Layanan publik terintegrasi ke dalam satu portal diharapkan jadi jalan tol digitalisasi pelayanan publik,” kata Trubus kepada Rakyat Merdeka.

Trubus menuturkan, selama ini birokrasi Pemerintahan sering jadi sorotan, karena dianggap berbelit-belit. Sehingga berpeluang terjadi penyimpangan. Layanan elektronik diharapkan bisa menjadi solusi ampuh mengatasi hal tersebut.

Baca juga : Warga Melek Teknologi Ekonomi Desa Terkerek

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman juga memberikan penilaian serupa.

“Capaian SPBE di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif,” ungkapnya.

Namun, Arman melihat masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Dia menekankan 4 hal penting perlu dievaluasi. Yakni, pertama dimensi layanan publik. Kualitasnya harus ditingkatkan karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, peran serta dan partisipasi masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya platform digital, masyarakat diharapkan terlibat dalam seluruh pengelola pemerintahan, perencanaan, sampai pelayanannya. Dan keempat, daya saing. Harapannya, dengan layanan elektronik, semua proses birokrasi menjadi akuntabel.

Baca juga : BPBD DKI Terus Asah Kesaktian

Praktisi teknologi Ainun Najib menekankan pentingnya SPBE untuk terus dikembangkan, karena akan berdampak besar pada kemajuan bangsa. “SPBE itu kunci buat kemajuan Indonesia. Apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang semakin terpadu,” kata Ainun.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan, percepatan transformasi layanan Pemerintahan berbasis digital merupakan bagian dari upaya mengakselerasi digitalisasi nasional.

“Transformasi digital ini keniscayaan. Kalau nggak melakukan, kita ditinggal. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Dan, pelayanan publik yang meningkat tidak ada lagi caranya, selain transformasi digital,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah telah menghadirkan platform SPBE bernama INA Digital. Melalui INA Digital, Pemerintah mengintegrasikan layanan nasional antar kementerian dan lembaga dalam satu platform. JAR/KPJ

Baca juga : Arsenal Vs Leicester City, Buru Posisi Tiga Besar

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 28 September 2024 dengan judul "Layanan Elektronik Bikin Birokrasi Makin Sat-Set"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.