RM.id Rakyat Merdeka - PDIP menunjukkan sikap tidak akan terlalu melawan pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, partai berlambang kepala Banteng itu mengklaim, untuk urusan kerakyatan sudah senapas dengan Prabowo.
Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat mengikuti Soekarno Run, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025). “Program yang dilakukan Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” ucapnya.
Hasto lalu menyinggung program 3 juta rumah Prabowo yang sempat disinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidato di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025). Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP berkomitmen mendukung, karena program ini menjadi salah satu upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujarnya.
Meski begitu, Hasto memastikan, PDIP bakal kritis. Para kader Banteng akan tetap lantang menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan bangsa dan negara.
Baca juga : PKB Dorong Program MBG Sasar Santri Juga
Politisi senior PDIP, Aria Bima juga memastikan, Banteng akan mendukung setiap kebijakan Pemerintah selama ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Meski mendukung, PDIP tetap bersikap kritis supaya kebijakan yang diambil berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga memastikan, kritik dari PDIP tidak akan bersifat nyinyir atau apriori. Kritik yang disampaikan akan berbasis pada solusi agar Pemerintah bisa menyerapnya dan melakukan perbaikan.
“Kritik pasti konstruktif. Kritik PDIP pasti argumentatif. Kritik PDIP pasti memberikan persandingan-persandingan solusi,” kata Aria Bima, di acara yang sama.
PDIP merupakan satu-satunya partai politik penghuni Senayan yang berada di luar Pemerintahan. Tujuh lainnya, sudah memutuskan masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan enam di antaranya mendapat jatah kursi dalam Kabinet Merah Putih.
Terkait posisi PDIP dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, Aria Bima menyebut, hal itu merupakan hak prerogatif Megawati. Keputusannya bakal dibahas bersama dalam Kongres V, April mendatang.
Baca juga : Jalani Hidup Sehat, Pakai Masker Dan Cuci Tangan
Dengan demikian, Aria menekankan, untuk saat ini PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan. “Supaya fungsi check and balance di Parlemen berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sesuai perintah Megawati, Banteng tidak akan menjadi oposisi Pemerintah. Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang tidak mengenal adanya oposisi.
Dia mengatakan, Mega menilai filosofi negara Pancasila adalah gotong royong. Prinsip inilah yang dijalankan PDIP dalam berpolitik. Oleh karenanya, PDIP akan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo.
“Situasi inilah yang kami gambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi,” kata Basarah, usai acara peringatan HUT PDIP, di Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Dia juga menegaskan, tidak ada masalah dalam sejarah hubungan Mega dan Prabowo. Mengenai sikap politik PDIP selanjutnya, Basarah mengatakan, hal tersebut akan ditentukan dalam Kongres pada April mendatang. Menurutnya, dalam kongres tersebut pembahasan mengenai sikap PDIP di masa mendatang akan dibahas lebih detail.
Baca juga : Real Sociedad Vs Villarreal, Misi Perbaiki Klasemen
“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres,” pungkasnya.
Mendengar sikap PDIP ini, Gerindra merasa senang. Politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyatakan mendukung sikap PDIP itu. Menurutnya, kritik ke pemerintah memang perlu asal tidak nyinyir, sarkas, dan tidak kontekstual.
“Sedangkan kritik sifatnya kontekstual, kalau yang dilakukan Pemerintah itu benar, pasti akan dikatakan benar. Kalau tidak sependapat, akan dikoreksi. Itu baru konstruktif. Saya sepakat jika spiritnya akan tetap seperti itu,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (12/1/2025).
Disinggung soal wacana PDIP gabung Pemerintah, Hendarsam menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati. Dia yakin, Banteng akan mengambil keputusan dengan bijak.
“Untuk masalah gabung atau tidak, kita lihat saja ke depan karena itu hak prerogatif Ibu Megawati. Tapi, cara berpolitiknya kalau merujuk yang dikatakan Aria Bima, mungkin akan berbeda dengan yang kemarin,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.