RM.id Rakyat Merdeka - Kurang dari seminggu, Muktamar ke-10 PPP akan digelar. Bursa calon ketua umum telah mengerucut pada 2 nama: Mardiono vs Agus Suparmanto.
Kabar ini diungkap politisi senior PPP Syaifullah Tamliha saat menjadi narasumber di Podcast Ngegas Rakyat Merdeka yang dipandu Siswanto, Senin (22/9/2025). Menurutnya, sejumlah nama yang dulu sempat digadang-gadang memperebutkan kursi Ketum, dipastikan batal maju.
"Muktamar nanti pertarungan antara incumbent Pak Mardiono melawan Agus Suparmanto," ungkap Tamliha.
Jauh sebelum Muktamar digelar, ada sejumlah nama yang dijagokan untuk mengakhodai partai berlambang Ka'bah ini. Dari internal misalnya ada Taj Yasin hingga Sandiaga Uno. Sedangkan dari pihak luar muncul nama Jenderal (Purn) Dudung Abdurahman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Baca juga : Luncurkan ImpaCX, InJourney Airports Fokus Kerek Layanan 37 Bandara
Namun, tensi politik membuat nama-nama yang beredar batal maju dengan berbagai alasan. Sehingga yang tersisa tinggal 2 nama, Mardiono vs Agus Suparmanto.
Dengan hanya 2 nama, Tamliha memprediksi Muktamar akan berlangsung sengit. Poin krusial terletak pada sesi pembahasan AD/ART untuk menerapkan bakal calon. Mengingat, Agus merupakan orang luar atau outsider bagi PPP.
"Apakah saat pemilihan menggunakan AD/ART lama yang disahkan oleh Menteri Hukuman HAM. Atau dengan AD/ART baru yang nanti akan dibahas di Komisi Bidang Organisasi," ulas mantan anggota DPR periode 2009 hingga 2024 ini.
Tamliha lantas menceritakan peristiwa yang terjadi di Muktamar IX PPP di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu, ada 2 nama yang akan maju sebagai bakal calon Ketum; Suharso Monoarfa dan Gus Yasin. Keduanya sama-sama mendapatkan dukungan dari pengurus PPP di daerah.
Baca juga : Dinakhodai Anggito Abimanyu, LPS Harus Jadi Jaring Pengaman Transparan
Namun, Gus Yasin akhirnya tidak lolos menjadi bakal calon. Saat itu, putra Mbah Moen itu tidak memenuhi syarat maju berdasarkan AD/ART. Gus Yasin tidak memenuhi persyaratan soal pernah menjadi pengurus di DPP atau DPW minimal minimal 1 periode.
Apakah ini akan terulang kembali? Mantan anggota asal Kalimantan Selatan ini menilai, pengalaman gagalnya PPP mempertahankan kursi DPR harus jadi pelajaran berharga.
Muktamar nanti, bukan sekedar mencari figur ketua umum, tapi juga intropeksi bagi seluruh kader, khususnya pengurus di tingkat pusat. "Muktamar ini menentukan nasib PPP ke depan. Apakah bisa masuk kembali ke Senayan atau gagal lagi. Kalau gagal, maka PPP hanya tinggal nama," tegasnya.
Menurutnya, calon ketua umum tidak lagi dibatasi antara kader dengan non kader. PPP butuh sosok yang bisa memberikan jaminan PPP bisa lolos ke Senayan. "Belajar dari sejarah. Tidak ada partai yang sudah keluar dari Senayan itu bisa balik lagi," bebernya.
Baca juga : Pemprov Jamin Keamanan Dan Kenyamanan, RDF Plant Rorotan Diresmikan Hari Ini
Partai yang sudah berusia 52 tahun ini, kata dia, harus kembali ke jati diri sebagai wadah umat Islam. PPP itu lahir dari 4 fusi ; Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
"Sudah selayaknya, PPP itu tidak terpaku pada AD/ART yang baku. Demi kemaslahatan dan masa depan PPP," tegas mantan anggota DPR tiga periode ini.
Lagian, untuk memimpin PPP ke depan, tidak hanya berlaku pada kader dan non kader. Banyak faktor yang harus dipenuhi. Mulai dari pengalaman di pemerintahan, jaringan, hingga finansial.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.