Dinakhodai Anggito Abimanyu, LPS Harus Jadi Jaring Pengaman Transparan

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan menjadi lembaga yang lebih proaktif meminimalkan risiko, bukan sekadar penjaga simpanan pasif. Hal itu penting agar dapat menghadapi krisis tanpa kegaduhan.

Analis ekonomi Hendra Setiawan Boen berharap, LPS menjadi lembaga yang lebih proaktif di bawah kepemimpinan Anggito Abimanyu yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. 

“Dengan pengalaman Anggito di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), LPS bisa mengintegrasikan data real-time dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk deteksi dini risiko. Misalnya, kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang naik di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujar Hendra saat dikontak Rakyat Merdeka, Selasa (23/9/2025). 

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya perlindungan nasabah yang inklusif. Hendra mengusulkan perlunya meningkatkan cakupan penjaminan simpanan nasabah hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. 

Baca juga : Pemprov Jamin Keamanan Dan Kenyamanan, RDF Plant Rorotan Diresmikan Hari Ini

“Tapi perlu sosialisasi lebih masif agar masyarakat tidak panik saat bank bermasalah. Harapannya, LPS jadi jaring pengaman yang transparan. Terutama untuk deposan kecil di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank digital,” jelasnya. 

Hendra juga berharap, LPS tidak sekadar reaktif, tetapi juga harus mampu berkontribusi pada ekonomi nasional. Kebijakan seperti Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang saat ini 4,25 persen untuk bank umum bisa lebih fleksibel untuk mendorong kredit hijau dan UMKM, sambil menjaga likuiditas. 

“Secara keseluruhan, LPS di era Anggito harus memperkuat kepercayaan publik, dan menargetkan nol kegagalan sistem. Pastikan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening nasabah secara massal tidak terjadi lagi,” harapnya. 

Untuk mencapai hal tersebut, Hendra memberikan sejumlah masukan kepada Anggito. Dia menyarankan agar LPS memperkuat koordinasi dan berbagi data dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk penilaian risiko bersama. Dia juga mendorong percepatan adopsi teknologi untuk proses klaim simpanan dan resolusi bank. 

Baca juga : Kerugian Negara Disoal Nadiem, Kejagung: Buktikan Di Pengadilan

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya fokus pada UMKM dan ekonomi hijau dengan menyesuaikan TBP, sebagai insentif bagi bank yang mengucurkan kredit ke sektor tersebut. 

Selanjutnya, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola, hindari konflik kepentingan dengan rotasi jabatan rutin dan advokasi kebijakan preventif. 

“LPS juga harus mendorong amandemen regulasi untuk kewenangannya terhadap dana di bank sehat. Seperti penempatan Rp 200 triliun ke Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) baru-baru ini,” pungkasnya. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menilai, rekam jejak Anggito Abimanyu sebenarnya lebih sesuai mengelola kebijakan fiskal dibandingkan perbankan. 

Baca juga : Kalahkan Yamal, Dembele Mewek

“Namun dengan segudang pengalaman yang dimiliki, apalagi sudah pernah masuk di Kementerian Keuangan sebagai Wakil Menteri Keuangan, harusnya kemampuannya sudah tidak diragukan,” ujar Bhima kepada Rakyat Merdeka, Selasa (23/9/2025). [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.