Sebelumnya
Lebih lanjut, Fauzan mengakui, tidak semua pihak merasa puas dan menerima hasil rekonsiliasi internal partai yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Islah. Namun, dia meminta seluruh kader Partai Kabah menerima keputusan tersebut.
“Rekonsiliasi tidak pernah melahirkan kepuasan mutlak. Kalau mencari kepuasan sepihak, itu bukan rekonsiliasi, tapi egoisme. Sekarang, saatnya kita berhenti bertengkar dan mulai bekerja,” tegasnya.
Sebelumnya, pelaksanaan Muswil DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu (24/12/2025), kembali memicu konflik internal di Partai Kabah. Sejumlah pengurus menolak hadir dengan alasan terjadi pelanggaran atas hasil islah dua kubu PPP.
Sekretaris DPW PPP NTB, Mohammad Akri mengakui banyaknya kader dan pengurus yang menolak menghadiri Muswil PPP NTB. Menurut dia, mereka menolak hadir lantaran Muswil tidak sesuai dengan kesepakatan bersama kedua kubu PPP, yakni kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Baca juga : Biaya Perawatan Tinggi, KPK Ajukan Lelang Dua Kapal Persiar Terdakwa
“Muswil dinilai melanggar ketentuan, karena tidak ada perintah Muswil yang ditandatangani oleh Sekjen Dewan DPP PPP, Gus Yasin (Taj Yasin Maimoen),” ujar Akri kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).
Dia menilai, tidak adanya surat perintah yang ditandatangani Sekjen DPP PPP, tak sekadar melanggar ketentuan DPP, tapi juga membuat Muswil DPW PPP NTB tidak memiliki landasan hukum.
“Bagaimana kita mau melaksanakan Muswil kalau surat perintah Muswil tidak ditandatangani oleh Sekjen PPP hasil islah,” imbuhnya.
Ketua KomisiI DPRD Provinsi NTB itu menambahkan, Muswil dan Musyawarah Cabang (Muscab) tak bisa digelar selama belum ada kepengurusan lengkap di DPP. Saat ini, urai dia, kepengurusan DPP resmi sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum masih berjumlah 6 orang, yakni ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, wakil sekjen, bendahara umum, dan wakil bendahara umum.
Baca juga : Pertamina Wujudkan Bring The Barrel Home
“Belum ada penguruslain dan tidak bisa mengambil keputusan apapun selama tidak adanya tanda tangan lengkap dari Ketua Umum dan Sekjen DPP,” cetusnya.
Lebih lanjut, Akri menekankan, DPP PPP hasil islah pernah menyampaikan keterangan pers, pada 6 Oktober 2025 lalu, yang isinya Muswil atau Muscab tidak bisa digelar selama enam bulan ke depan pasca islah.
Sebab itu, lanjut dia, Muswil IX PPP NTB hanya membuat kondisi internal kader PPP menjadi tidak kondusif dan tidak stabil. “Ini berpotensi menimbulkan perpecahan para kader di bawah dan akarrumput. Itu tidak kami inginkan,” tegasnya.
Sementara, Ketua Panitia MuswilI X DPW PPP NTB, Lalu Purniawan Efendi mengatakan, pelaksanaan Muswil berjalan sesuai tahapan dan prosedur. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Muswil harus digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar PPP atau SK hasil muktamar ditandatangani.
Baca juga : Jakarta Berempati Pada Wilayah Terkena Bencana
“SK Menteri Hukum tentang pengurus inti DPP PPP ditandatangan tanggal 6 Oktober. Berarti paling lambat 6 Januari sudah Muswil. Jadi memang sudah masuk waktunya,” ujarnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.