RM.id Rakyat Merdeka - Partai Golkar memilih tidak ikut campur dalam polemik yang berkembang terkait posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Golkar menilai, publik sudah bisa membaca arah politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya sikap politik yang diambil PDIP. Menurut dia, posisi yang selama ini disampaikan para petinggi PDIP adalah sebagai penyeimbang Pemerintah.
"Terserah PDIP saja. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Saat ditanya mengenai ketegasan posisi tersebut, Sarmuji menyebut fakta politik saat ini menunjukkan PDIP memang berada di luar pemerintahan karena tidak menempatkan kadernya di jajaran kabinet. Namun, dia memberikan catatan terkait istilah "penyeimbang" yang kerap digunakan PDIP.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
Baca juga : Banyak Tokoh Ingin Gabung Ke Gerindra Bali
Menurut Sarmuji, publik sejatinya sudah mampu menerjemahkan posisi politik PDIP tanpa perlu adanya penegasan yang dipaksakan.
Istilah penyeimbang, kata dia, sudah cukup menggambarkan sikap partai tersebut. "Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," pungkasnya.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan, posisi partainya sangat jelas berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Pernyataan itu disampaikan Ganjar sebagai respons atas pernyataan PKB yang menilai sikap politik PDIP masih terkesan "abu-abu".
"Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas. Kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar, Jumat (19/6/2026).
Ganjar menjelaskan, fungsi penyeimbang bukan berarti menolak seluruh kebijakan Pemerintah. PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Baca juga : Menko Airlangga Matangkan Kerja Sama Dengan Kuwait
"Seperti catatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, politik luar negeri, bencana, dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat," ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung dinamika politik nasional yang menurutnya tidak selalu ditentukan oleh rivalitas saat pemilu.
"Kita semua tahu siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu adalah hak politik setiap partai dan kami menghormatinya," ucap Ganjar.
Dia menilai, setiap partai sebaiknya fokus menjelaskan sikap politiknya masing-masing, bukan memberikan penilaian terhadap partai lain. "PDI Perjuangan tidak membutuhkan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun," tegasnya.
Menurut Ganjar, yang paling penting bagi PDIP adalah konsistensi memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar posisi berada di dalam atau di luar Pemerintahan.
Baca juga : Redam Kenaikan Harga, Bulog Usul Dagang Beraskita Premium
"Yang membingungkan publik bukan partai yang konsisten menjadi penyeimbang, melainkan siapa yang pernah berhadapan dan akhirnya bergabung, lalu menggurui pihak lain soal konsistensi. Mari kita saling bercermin," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
"Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras mewujudkan janji Presiden. Program-program sudah ditata," kata Jazilul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.