RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan sekitar 1,3 juta lapangan kerja. Karena itu, program MBG tidak perlu dihentikan, hanya perlu dilakukan pembenahan tata kelola saja.
Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan target sekitar 27 ribu dapur di seluruh Indonesia, program tersebut diperkirakan mampu menyerap hampir 1,3 juta tenaga kerja.
“Dari MBG saja bisa menyumbang tenaga kerja. Kalau setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang dan ada 27 ribu dapur, berarti ada hampir 1,3 juta orang yang bekerja,” kata Bahtra di Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Bahtra, jumlah tersebut setara dengan penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri. Namun, manfaat besar itu dinilai belum banyak mendapat perhatian karena publik lebih sering menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Selama ini yang banyak terlihat adalah anggapan bahwa pengelolaan MBG carut-marut atau kurang tepat sasaran. Padahal, manfaat program ini sangat besar dan perlu dicermati,” ujarnya.
Baca juga : Akan Gelar Tes Urine Massal, PAN Sulteng Ingin Pastikan Pengurus Bebas Narkoba
Bahtra juga mengutip hasil survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia pada 18-26 Mei 2026 yang menunjukkan 55,5 persen responden mendukung program MBG. Survei tersebut juga mencatat MBG menjadi salah satu program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Bahtra, hasil survei tersebut membantah anggapan bahwa MBG tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dia menolak, framing yang berkembang seolah-olah MBG harus dihentikan karena manfaatnya kecil.
“Faktanya, hasil survei justru menunjukkan program ini menjadi salah satu indikator positif kinerja pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Survei Puspoll Indonesia melibatkan 2.400 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh provinsi.
Bahtra menegaskan, evaluasi di internal Badan Gizi Nasional (BGN) tetap dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran MBG. “Saya pikir ini bisa dilakukan secara simultan. Program tetap berjalan, sementara pembenahan juga terus dilakukan, terutama terkait sasaran penerima manfaat,” ujarnya.
Baca juga : InJourney Tancap Gas Satukan Hotel BUMN
Menurut Bahtra, penataan ulang kelompok penerima manfaat akan membuat program lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Bantuan diharapkan lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Bahtra mencontohkan evaluasi terhadap siswa SMA. Menurutnya, peserta didik dari keluarga mampu bisa diprioritaskan belakangan agar alokasi anggaran dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
“Kalau ada sekolah yang siswanya secara ekonomi lebih mampu, seharusnya alokasi program dialihkan ke wilayah atau kelompok yang menjadi prioritas,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan penyaluran MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan ruang bagi BGN melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG atau SPPG.
“Iya, stop sementara selama libur sekolah. Sambil kita membenahi,” kata Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca juga : Nih, 5 Jurus Purbaya Gaet Investor Korsel
Audit akan mencakup kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari penajaman sasaran penerima manfaat.
BGN saat ini mengevaluasi kemungkinan pengurangan sekitar 8 juta penerima manfaat agar program lebih difokuskan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa SMA dari keluarga mampu. Penyesuaian tersebut juga diperkirakan akan memengaruhi kebutuhan anggaran MBG pada 2027 yang saat ini memiliki pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Meski tengah melakukan pembenahan, BGN memastikan, tetap menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program MBG. Kritik dan masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki tata kelola program agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.