RM.id Rakyat Merdeka - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku, Muhammad Riza Bahaweres membantah kabar pergantian pengurus di tubuh PPP Maluku, sebagai bentuk pembersihan terhadap kader yang berbeda pilihan pada Muktamar PPP. Dia menegaskan, narasi tersebut tak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan publik.
“Pasca Muktamar PPP, tidak lagi ada dikotomi di internal. Seluruh kader kembali bersatu dan tunduk pada keputusan organisasi,” ujarnya kepada wartawan, di Ambon, Maluku, dikutip Kamis (23/7/2026).
Riza menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, Musyawarah Wilayah (Muswil) dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah muktamar.
Menurut dia, tahapan itu belum terlaksana, karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menunjuk Plt kepengurusan di DPW PPP Maluku.
Baca juga : KEK Batang Disulap Jadi Industri Sekelas Shenzhen
Dia mengungkapkan, sebelum dirinya ditunjuk sebagai Plt Ketua DPW PPP Maluku, DPP lebih dahulu menawarkan jabatan tersebut kepada mantan Sekretaris Wilayah PPP Maluku, Rovik Akbar Afifudin. Namun, tawaran itu ditolak.
Fakta tersebut, lanjut Riza, membuktikan tidak adanya upaya pembersihan terhadap pengurus lama, sebagaimana narasi yang berkembang di ruang publik.
“Kalau ada niat membersihkan pengurus yang dianggap berseberangan, jabatan Plt tak mungkin ditawarkan kepada mantan Sekretaris Wilayah. Narasi pembersihan karena perbedaan pilihan, tidak berdasar,” terangnya.
Lebih lanjut, Riza menyoroti adanya upaya pembatalan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang telah ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP. Kemudian, langkah tersebut berlanjut ke proses gugatan hukum.
Baca juga : Butuh Dana Rp 6 Miliar, Pemprov ingin Bangun Kembali JPO Tendean
Dalam perjalanannya, sambung dia, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, ditolak melalui putusan yang terbit pada 18 Juni 2026. Selain itu, sengketa tentang keabsahan kepengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga dimenangkan oleh DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum, Muhammad Mardiono.
“Menurut kami, dua putusan itu telah memberikan kepastian hukum tentang keabsahan ke pengurusan. Sebagai kader, ketika putusan pengadilan sudah keluar, kita harus menghormati dan menerima keputusan tersebut,” tegasnya.
Riza menilai, munculnya narasi tentang pembersihan pengurus setelah putusan pengadilan, berpotensi memperpanjang polemik yang telah selesai secara hukum. Menurutnya, bila DPP mengambil tindakan terhadap kader tertentu, hal itu dilakukan berdasarkan aturan organisasi, bukan perbedaan sikap politik saat muktamar.
“Saya mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan dari PPP, kursi legislatif itu bukan milik pribadi. Partai yang mengantarkan kader ke kursi tersebut, sehingga setiap kader wajib taat dan tunduk terhadap keputusan partai,” tandasnya.
Baca juga : Messi Gagal Tenangkan Argentina
Senada, Plt Sekretaris DPW PPP Maluku, Muhammad Husein Tuharea juga mengajak seluruh kader menghentikan narasi negatif, yang bisa merusak citra partai. Menurutnya, seluruh kader harus menghormati organisasi dan kepemimpinan partai, serta tidak membangun opini yang menimbulkan persepsi keliru terhadap kepemimpinan Ketua Umum, Muhammad Mardiono.
“Seluruh kader harus menghormati, menghentikan framing dan narasi-narasi negatif yang merugikan citra PPP. Kita jangan membangun opini, seolah-olah Ketua Umum berlaku transaksiona l. Sebab, seluruh proses yang berjalan, sesuai mekanisme organisasi,” imbau Husein.
Saat ini, tambah dia, PPP tengah mempersiapkan agendaagenda politik menuju Pemilu 2029. Karenanya, seluruh kader diharapkan bersatu dan fokus membesarkan partai, bukan mempertajam konflik internal.
“Masih banyak agenda politik besar yang harus kita hadapi. Kami optimistis, PPP bisa kembali masuk parlemen pada Pemilu 2029 nanti. Itu cita-cita bersama yang sedang di bangun seluruh kader dan simpatisan PPP di Indonesia,” pungkasnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.