APBN Trennya Positif

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabar baik dari sektor ekonomi. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2026 menunjukkan tren positif di tengah gejolak global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Juli 2026 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Purbaya mengatakan, pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN, meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp 1.187,8 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.035,7 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 152 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 271 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,7 triliun. Kinerja tersebut menjadi penopang utama peningkatan pendapatan negara pada Semester I-2026.

“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat,” ujarnya.

Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 29,4 persen dibandingkan realisasi pada Semester I-2025.

Baca juga : Asing Borong Saham: IHSG Menanjak, Rupiah Menguat

Belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp 658,9 triliun atau 43,6 persen dari pagu. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp 639,7 triliun atau 39 persen dari pagu.

Peningkatan belanja K/L didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun kenaikan belanja non-K/L dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi berupa BBM dan listrik. Pemerintah juga terus menjaga keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial melalui pos belanja tersebut.

Selain belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I-2026 mencapai Rp 357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN. Dana itu dimanfaatkan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP), serta pembayaran tunjangan guru.

Purbaya mengatakan, kombinasi pertumbuhan pendapatan, belanja yang tetap produktif, serta pengelolaan pembiayaan yang terukur membuat kesehatan fiskal tetap terjaga. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi fondasi utama keberlanjutan APBN.

“Sementara defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," katanya.

Purbaya menegaskan, capaian tersebut menunjukkan APBN tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi. APBN juga dinilai mampu mendukung pertumbuhan dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Baca juga : Pangkalannya Dirudal Iran, 100 Tentara AS Luka-luka

“Kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai, kinerja APBN semester I-2026 berada dalam tren positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat dan realisasi belanja yang tetap meningkat.

Menurut dia, kenaikan pendapatan negara menunjukkan efektivitas konsolidasi fiskal sekaligus pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut juga memberikan sinyal positif terhadap kepastian investasi dan stabilitas pasar keuangan.

“Ini menjadi kabar baik yang memberikan sinyal positif bagi kepastian investasi dan stabilitas pasar keuangan,” kata Kamrussamad, di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai, defisit yang masih jauh di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memberikan ruang fiskal yang sehat bagi pemerintah. Ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan program prioritas nasional dan target pembangunan.

Meski demikian, Kamrussamad mengingatkan, agar peningkatan pendapatan diimbangi dengan percepatan penyerapan belanja pada Semester II-2026. Menurut dia, tingginya penerimaan negara harus segera dikonversi menjadi belanja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi XI DPR juga mendorong pemerintah menjaga kualitas belanja negara. Fokus utamanya adalah program prioritas nasional, perlindungan sosial, serta penguatan sektor UMKM di berbagai daerah.

Baca juga : B50 Pangkas Impor Minyak Hingga 300 Ribu Barel/Hari

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, membaiknya posisi defisit tidak terlepas dari peningkatan penerimaan negara sepanjang dua kuartal tahun ini. Pertumbuhan penerimaan tersebut dinilai jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Yusuf, kenaikan harga komoditas dan membaiknya implementasi sistem Core Tax menjadi faktor yang mendukung optimalisasi penerimaan negara. Kedua faktor tersebut memberikan tambahan ruang fiskal bagi Pemerintah.

Di sisi belanja, Yusuf memperkirakan, realisasi masih akan meningkat apabila pemerintah mempercepat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, risiko kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi.

“Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mendorong defisit anggaran terhadap PDB menjadi lebih besar daripada target yang telah ditetapkan Pemerintah,” ujar Yusuf.

Karena itu, ia menyarankan, Pemerintah menjaga ruang fiskal tetap memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko pada semester II-2026. Pemerintah juga perlu siap melakukan penyesuaian anggaran apabila tekanan global kembali meningkat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.