RM.id Rakyat Merdeka - Politikus Partai Gerindra, Esthon L Foenay mengajak generasi muda menjadi pemilih cerdas dengan mencermati visi dan misi, rekam jejak, serta integritas calon pemimpin. Dia mengatakan, pemilih cerdas juga menolak money politics atau politik uang.
“Kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dalam menentukan pilihan. Termasuk juga menolak politik uang,” kata Esthon yang juga Anggota Komisi II DPR dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Ketua DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menjelaskan, hak memilih merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus digunakan secara bijaksana. Karena itu, pemilih pemula dan generasi milenial perlu memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam proses demokrasi.
“Inilah pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu,” ujarnya.
Menurut Esthon, pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat tidak cukup hanya datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga perlu memahami rekam jejak, visi dan misi, serta program kerja setiap calon pemimpin.
“Pemilih pemula, generasi milenial dan masyarakat pemilih perlu diedukasi agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun penyebaran berita bohong atau hoaks,” imbuhnya.
Esthon menilai, politik uang dapat merusak kualitas demokrasi, karena pilihan masyarakat berpotensi ditentukan oleh imbalan sesaat, bukan berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja calon pemimpin.
Baca juga : Pertemuan 4 Pimpinan Parpol Sepakat Dukung Pembangunan
“Pemilih pemilih pemula dan generasi milenial perlu memiliki kemampuan memilah informasi politik secara kritis, terutama di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial,” katanya.
Esthon juga menegaskan, politik uang tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Kesadaran politik masyarakat perlu terus diperkuat agar kebebasan memilih tetap terjaga dan hak suara digunakan secara bertanggung jawab.
Selain itu, politikus senior NTT ini mengingatkan, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Dia menekankan, persaingan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, hubungan persaudaraan harus tetap dijaga.
“Dalam politik kita berkompetisi, tetapi dalam Tuhan dan masyarakat kita basudara,” ujarnya seusai menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT di Hotel Harper, Kota Kupang, Senin (26/10/2026).
Kegiatan itu juga menghadirkan jurnalis senior perempuan di Kota Kupang, Ana Juana, sebagai pemateri. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya KPU Provinsi NTT meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak politik, partisipasi pemilih, dan pentingnya menjaga kualitas demokrasi.
Melalui kegiatan tersebut, KPU Provinsi NTT berharap pemilih pemula dan generasi milenial semakin memahami hak suara serta tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi secara sadar, menolak politik uang, serta tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan dan isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mematangkan persiapan Pemilu 2029. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), disiplin kerja, serta pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi fokus KPU selama masa non-tahapan.
Baca juga : Panas Bumi Kamojang Nyalakan Ekonomi Desa
“Persiapan Pemilu 2029 perlu kita lakukan sejak sekarang. Karena itu, setiap persoalan yang ada harus dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan baik agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas ke depan,” kata Anggota KPU RI Parsadaan Harahap saat kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Selasa (27/10/2026).
Parsadaan menekankan pentingnya soliditas, kekompakan, dan komunikasi yang baik antara komisioner dan sekretariat. Dia mengatakan, perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar, tetapi harus dikelola secara konstruktif.
“Perbedaan pandangan dalam organisasi tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan,” tandasnya.
Masa non-tahapan, lanjut Parsadaan, bukan berarti jajaran KPU berhenti bekerja. Sebaliknya, periode tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan administrasi dan pengelolaan kelembagaan berjalan sesuai ketentuan.
“Komitmen, loyalitas, dan soliditas teman-teman semua menjadi kata kunci agar kita dapat menjaga lembaga ini. Apa pun situasi dan tantangan yang dihadapi, kita harus tetap konsisten jaga integritas, profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan, persiapan Pemilu 2029 tidak hanya dilakukan menjelang dimulainya tahapan, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan, termasuk pada masa sebelum dan setelah pemilu. Dia mengatakan, penguatan kelembagaan perlu disertai evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja.
“Konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi kunci untuk memastikan kesiapan organisasi menghadapi penyelenggaraan pemilu mendatang,” tegas Idham pada kegiatan sosialisasi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (24/10/2026).
Baca juga : BUK Bakal Jadi Pintu Perizinan Hulu Migas
Idham menekankan, kepercayaan publik merupakan modal sosial bagi KPU. Karena itu, seluruh jajaran perlu menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
“Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, KPU diharapkan semakin siap menghadapi Pemilu 2029, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.
Dia juga mengajak mahasiswa menjadi garda terdepan dalam membangun demokrasi elektoral yang bermakna. Menurutnya, mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan budaya partisipasi elektoral dengan mendorong pemilih menggunakan hak politik secara mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab.
“Pendidikan pemilih berkelanjutan tidak sekadar bertujuan meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami makna demokrasi dan menentukan pilihan politik secara bebas,” katanya.
Idham menyebutkan, partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024 secara agregat mencapai sekitar 82 persen. Capaian tersebut, menurutnya, perlu diikuti penguatan kesadaran politik agar partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.