RM.id Rakyat Merdeka - Isu reshuffle kabinet kembali merebak, setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pembentukan Kementerian Investasi.
Namun, PDIP tak mau riuh. Apalagi sradak sruduk.
Baca juga : Sabam Sirait: Reshuffle Kabinet Tumbuhkan Optimisme
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Ibu Megawati mengajarkan PDIP untuk berpolitik dengan mematuhi aturan main dan tata pemerintahan yang baik. Jangan otak-atik urusan menteri di dalam kabinet. Berikan keleluasaan pada Presiden Jokowi untuk menentukan kabinetnya," papar Hasto, Sabtu (10/4).
Baca juga : Maunya Kiai Ma’ruf Dikabulkan Jokowi
“Menteri adalah sebagai pembantu Presiden. Dengan hak prerogatif, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Karena itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” tegasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.