RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengeluarkan 180 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) selama Pilkada serentak 2024.
Sayangnya, 26 dari rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“26 tidak dilaksanakan karena perbedaan perspektif dan sisanya dilakukan PSU,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya, Selasa (3/12/2024).
Selain PSU, kata Lolly, Bawaslu juga merekomendasikan 33 penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan 5 pemungutan suara lanjutan (PSL), yang semuanya telah dilaksanakan oleh KPU.
Dibandingkan pemilu sebelumnya, sebut Lolly, jumlah rekomendasi di beberapa wilayah, seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua, mengalami penurunan.
Baca juga : Kapolri Pimpin Rapat Pengamanan Pilkada Serentak 2024
Dia mencontohkan, di Sulsel, pihaknya memberikan rekomendasi berupa PSU pada Pemilu 2024 di 69 TPS. Sedangkan, pada Pilkada 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulsel.
Kemudian di Papua, Sebut Lolly, pada Pemilu 2024 rekomendasi PSU hingga lebih dari 90 TPS.
" Tapi hari ini, di Pilkada Papua hanya 36 TPS,” kata Lolly.
Menurutnya, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja badan ad hoc dalam mencegah terjadinya pelanggaran.
Karena pencegahan kuat, kata dia, sehingga bisa dicegah kejadian di Pemilu 2024 tidak terulang di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Baca juga : Trantibumlinmas Jadi Aspek Penting dalam Perhelatan Pilkada Serentak 2024
Diketahui, Badan ad hoc pilkada terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS.
Lolly optimis bahwa langkah -langkah pengawasan yang lebih ketat mampu menjaga integritas pelaksanaan Pilkada di masa mendatang.
Selain itu, Lolly menyebut hingga 1 Desember 2024, Bawaslu sudah menerima hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024.
"Angka ini menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan," kata dia.
Namun demikian, Lolly menilai secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Bahkan, nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Baca juga : Kapolri Lakukan Cooling System Cegah Polarisasi Saat Pilkada Serentak
Terkait peristiwa kerusuhan Pilkada di Puncak Jaya di Papua, Lolly berpendapat wilayah Papua memiliki karakteristik tersendiri dibanding daerah lain.
"Jadi cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua," tutup Lolly.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.