RM.id Rakyat Merdeka - Pilkada Serentak 2024 telah berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan damai. Meski dinamika sebelum coblosan tetap riuh dengan kampanye masing-masing pasangan calon (paslon), namun penggunaan politik identitas relatif menurun.
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Deden Mauli Darajat, melihat bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 seperti halnya Pilpres awal 2024 ini, belum bisa sepenuhnya lepas dengan propaganda dan mobilisasi massa yang didasarkan pada politik identitas yang cenderung negatif.
“Walaupun demikian, penggunaan sentimen agama tidak terlalu kuat pada Pilkada kali ini, berbeda dengan beberapa perhelatan sebelumnya. Misalnya, Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019,” ujar Deden.
Pakar ilmu komunikasi ini juga menyoroti adanya pergeseran substansi narasi yang digunakan pihak yang berseberangan dengan Pemerintah. Jika pada beberapa Pemilu sebelumnya begitu kencang hembusan politik identitas, sekarang isunya bergeser menjadi oligarki dan dinasti politik.
Baca juga : Herbalife Family Foundation Komit Atasi Malnutrisi di Indonesia
Ia menilai, menurunnya penggunaan narasi identitas politik dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sebuah pencapaian tersendiri bagi Indonesia. Mengingat cara yang sama masih laku keras di belahan dunia lainnya, bahkan di negara maju sekalipun.
Dalam konteks demokrasi, lanjutnya, Indonesia sudah melewati kurang lebih 26 tahun jika dihitung dari masa reformasi. Hal ini berarti, proses demokrasi di Indonesia bisa dikatakan sudah cukup matang. “Saat ini, demokrasi kita juga sudah lebih inklusif,”
Dia melanjutkan, adanya media sosial dan digitalisasi informasi memberikan dampak pada demokrasi. Di satu sisi, hal itu memberikan banyak ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Di sisi lain, media sosial dan digitalisasi informasi juga digunakan untuk hal buruk. “Ini yang perlu ditata ulang,” saran Deden.
Penataan itu bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan hak dan kebebasan berpendapat. Melainkan untuk mengatur adanya kewajiban yang harus dipatuhi dalam berpendapat di ruang publik.
Baca juga : Nongkrong Bareng Twister Hadirkan Keseruan Positif Bagi Generasi Muda
Menurut Deden, kejelasan regulasi diperlukan untuk mengurangi potensi tersebarnya hate speech, hoax, dan black campaign. Semua itu harus diturunkan karena berpotensi memecah persatuan bangsa demi kepentingan segelintir orang.
“Di sinilah letak urgensi peraturan yang mengatur kebebasan berpendapat. Dalam upaya ini, Pemerintah perlu didukung berbagai pihak, khususnya public figure atau bahkan influencer yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pilkada harus dirayakan dengan sukacita. Bukan hanya saat kampanye, namun juga ketika mengetahui hasil resmi dari KPU masing-masing wilayah. Walaupun pemimpin yang terpilih itu berbeda agama dengan si pemilih, itu tetap hasil yang sah dan diakui konstitusi negara Indonesia.
Deden berharap, masyarakat Indonesia mematuhi aturan yang berlaku, agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat bukan hanya oleh Pemerintah dan segala perundang-undangannya, tetapi juga oleh kekuatan civil society.
Baca juga : Pilkada Serentak 2024: Bukti Menuju Kedewasaan Geopolitik Demokrasi Indonesia
“Kita berharap Indonesia menjadi semakin inklusif. Pesta demokrasi harus menjadi perayaan. Bukan hanya milik elite, tetapi milik seluruh warga negara Indonesia,” paparnya.
Terkait banyaknya komentar bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah, Deden menegaskan, itu tidak serta merta menjadi alat delegitimasi terhadap hasil Pilkada. Menurutnya, tingkat partisipasi tidak bisa menjadi variabel tunggal untuk mengukur kepercayaan masyarakat terhadap sistem bernegara.
“Jika tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, itu bukan berarti legitimasinya turun. Rendahnya tingkat partisipasi ini justru harus menjadi evaluasi untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik,” pungkas Deden.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.