CPI Luncurkan Kajian Terbaru, Dasbor Pembiayaan Pembangkit Listrik di Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Climate Policy Initiative (CPI) menjadi host dalam sesi knowledge sharing mengenai keuangan berkelanjutan pada Electricity Connect 2024, di Jakarta Convention Center. Dalam kesempatan ini, CPI meluncurkan kajian terbaru berupa Dasbor Pembiayaan Pembangkit Listrik di Indonesia.

Dasbor interaktif ini memetakan seluruh investasi untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) vs bahan bakar fosil di Indonesia, serta pendanaan yang mengalir melalui PLN. Dikembangkan dengan metode triangulasi berupa konsolidasi dataset dari berbagai sumber resmi, dasbor ini menjawab permasalahan akses dan transparansi data investasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Baca juga : Capai Swasembada Energi, Pemerintah Dorong Transisi Energi Listrik Di Pedesaan

Fitur interaktif dasbor ini juga memudahkan dalam melihat arus investasi berdasarkan sumber, penggunaan tematik, dan alokasi sektoral. Sehingga pemangku kepentingan, pemerintah, dan industri terkait dapat mengidentifikasi titik masuk investasi, kesenjangan pembiayaan, peluang investasi baru, serta perencanaan strategis terkait agenda transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih.

Berikut temuan kunci dasbor mengenai tren investasi kelistrikan di Indonesia:

• Rata-rata investasi untuk EBT per tahun (2019-2021) adalah sebesar 2,2 miliar dolar AS, terpaut jauh dari kebutuhan pendanaan sebesar 9,1 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2030 untuk mencapai target iklim Indonesia seperti tercantum pada dokumen ENDC Indonesia.
• Investasi yang mengalir ke EBT juga masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata investasi untuk bahan bakar fosil yang sebesar 3,7 miliar dolar AS per tahun.
• 94 persen pendanaan bahan bakar fosil berasal dari investor swasta (84 persen asing, 10 persen domestik). Ini menunjukkan tren mengkhawatirkan pelonjakan investasi fosil dari swasta, terutama modal asing.
• Membandingkan efisiensi keseluruhan portfolio energi PLN, biaya operasional (di luar biaya depresiasi) pembangkit istrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi, antara lain diesel (Rp 2.211 per Kwh), gas (Rp 1.402 per Kwh), dan batu bara (Rp 526 per Kwh).
• Biaya operasional per unit produksi portfolio PLN (di luar biaya depresiasi) untuk EBT relatif lebih rendah, antara lain panas bumi (Rp 924 per Kwh), air (Rp 104 per Kwh), dan tenaga surya (Rp 1.347 per Kwh).
• Simulasi biaya operasional (di luar biaya depresiasi) per unit produksi PLTU batu bara tanpa kebijakan subsidi DMO menghasilkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi, yaitu sebesar Rp 1.013 per Kwh.
• PLN berpeluang menurunkan biaya operasional per unit produksi tenaga surya menjadi Rp 296 per Kwh dengan meningkatkan faktor kapasitas pembangkit tenaga suryanya menjadi empat kali lebih tinggi, sehingga setara dengan rata-rata faktor kapasitas pembangkit tenaga surya di Asia Tenggara.

Baca juga : KP2MI Dan Kemenlu Bahas Penguatan Pekerja Migran Indonesia

Meskipun ada gap yang signifikan antara realisasi nilai investasi EBT dan komitmen iklim Indonesia, temuan kunci tersebut juga menunjukkan peluang strategis mengalihkan arus investasi menuju perekonomian berkelanjutan dan rendah karbon bagi Indonesia.

Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira, menjelaskan, Indonesia memerlukan visibilitas mengenai apakah kebijakan energi saat ini sudah cukup mempercepat investasi hijau. Data menunjukkan bahwa total investasi pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil hampir dua kali lipat dari total investasi pada pembangkit listrik EBT.

Baca juga : Wujudkan Asta Cita, Perkebunan Nusantara Kolaborasi Bareng Rumah Sawit Indonesia

Ada peluang yang sangat besar untuk memikirkan kembali dan mengalihkan arus investasi tersebut, terutama dari lembaga keuangan swasta internasional sebagai kontributor terbesar. "Dengan memanfaatkan data investasi yang komprehensif di dasbor kami, kebijakan dan investasi dapat dioptimalkan untuk membangun masa depan yang aman, kompetitif, dan rendah karbon bagi Indonesia,” jelas Tiza Mafira.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.