RM.id Rakyat Merdeka - Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) menggelar acara halal bihalal di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Minggu (20/4/2025). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi internal partai untuk menghadapi Pemilu 2029 dan mendukung Presiden Prabowo Subianto dua periode.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jateng, Sudaryono menjelaskan alasan mendukung Presiden Prabowo Subianto dua periode. Dia mengatakan, proses pembangunan Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Belajar dari Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Jokowi, dua periode penting untuk keberlanjutan,” tuturnya.
Dia yakin, Prabowo mampu menjalankan program dengan baik jika diberikan waktu 10 tahun memimpin. “Kita ingin Pak Prabowo menuntaskan kepemimpinan beliau 10 tahun. Supaya programnya selesai semua,” tuturnya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu membeberkan sederet program pro-rakyat sudah dijalankan Presiden Prabowo dalam 160 hari pemerintahannya. Di antaranya penghapusan utang yang mendera pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) hingga pendirian sekolah rakyat serta program makan bergizi gratis (MBG).
Baca juga : Golkar Nilai Tidak Ada Ruang Lengserkan Gibran
“Pak Presiden Prabowo sudah menerbitkan instruksi presiden. Sudah direncanakan, sudah dicanangkan ya harus segera dikerjakan. Ternyata ada kendala di birokrasi. Nah, regulasi disederhanakan,” jelasnya.
Sudaryomo mengingatkan pentingnya loyalitas dan komitmen para kader Gerindra dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Kalau A, ya harus A. Kalau janji, wajib ditepati. Itu ajaran langsung dari Presiden kita," tegasnya.
Dia mengatakan, konsolidasi akan terus dilakukan, baik pada pertengahan maupun akhir tahun. "Kami sekarang menjadi Pemerintah. Tapi bahwa kegiatan partai itu kan penting. Jangan nanti pas dibutuhkan orang-orang itu, ya kan kami mesti jaga moril itu," ujar Sudaryono.
Pada kesempatan ini, Sudaryono juga sempat menanggapi ramainya isu “matahari kembar”. Isu tersebut muncul setelah sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju kerap terlihat berkunjung ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo.
Sudaryono menegaskan, tidak ada matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo. “Tidak ada (matahari kembar Jokowi dan Prabowo), lebay lah. Matahari satu terbit dari timur, tenang saja,” ujar Sudaryono.
Baca juga : Produk Mengandung Babi Bersertifikat Halal Ditarik
Dia menilai, isu matahari kembar hanya dibesar-besarkan dan digunakan sebagai bahan pemberitaan semata. Menurutnya, hubungan Jokowi dan Prabowo sangat harmonis, bahkan kerap bertemu dalam berbagai kesempatan.
Sudaryono juga menegaskan, tidak ada aturan yang menyatakan, menteri atau wakil menteri harus meminta izin Presiden Prabowo sebelum menemui Jokowi. “Saya tidak ada masalah. Kader silaturahmi tidak masalah, fine. Harus bilang dulu (ke Prabowo), tidak ada. Harus digarisbawahi, Prabowo menjadi presiden melanjutkan Jokowi,” tegasnya.
Acara halal bihalal tersebut dihadiri oleh ribuan kader Partai Gerindra dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, serta para petinggi partai dan kepala daerah yang diusung oleh Gerindra. Di antaranya adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, dan kader Gerindra sekaligus Wali Kota Solo, Respati Ardi.
Respati mendapat giliran kali pertama memberikan sambutan di hadapan ribuan kader partai berlambang kepala garuda se-Jawa Tengah itu. Dalam sambutannya, ia berharap Jawa Tengah menjadi percontohan nasional dalam sinkronisasi kota/kabupaten, provinsi dan pusat.
Dia mengungkapkan, penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sinkron dan linier dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Saat ini pemerintah kota dan kabupaten tengah menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang,” katanya.
Baca juga : Mantan Hakim Ad Hoc MA Ditawari Suap Rp 1 Miliar
Respati mengajak para kepala daerah dari Partai Gerindra agar bekerja keras demi percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Dia mengklaim, kepala daerah yang juga kader Gerindra bisa mengakses langsung ke Pemerintah pusat guna menyokong bergulirnya program prioritas di daerah.
Menurut Respati, Jateng bisa menjadi percontohan daerah lain dalam menjalankan roda pemerintahan dengan sinkronisasi linier. "Jika bupati tidak bisa maka wakilnya bisa mengakses nasional. Banyak program prioritas seperti sekolah rakyat, swasembada pangan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Respati menjelaskan soal kemandirian fiskal dengan saling membuka akses perekonomian daerah. "Dua bulan ini, saya diremehkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) karena kegiatan yang akan dijalankan 'nyantol' di kementerian. Saya pede saja karena ada Pak Presiden. Insya Allah, kemandirian fiskal akan terwujud dengan saling membuka akses perekonomian daerah," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, Gerindra harusiap dengan seluruh program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, menyukseskan program Koperasi Merah Putih.
"Kader partai dan sayap hari ini harus berperan dan menjadi bagian dari koperasi Merah Putih itu," kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu di tempat yang sama.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.