Pempus Belum Sumbang Dana Pilkada Ulang Pangkalpinang

 Sebelumnya 
“Alokasi anggaran tetap memperhatikan operasional penting Daerah seperti insentif RT/RW, ustaz dan ustazah, pengelolaan Masjid Agung Kubah Timah, serta transportasi bagi kader Posyandu,” ujarnya.

Mei Go menambahkan, efisiensi turut diterapkan pada pengeluaran rutin perkantoran, termasuk penghematan bahan bakar dan listrik. Secara total, terjadi pengurangan belanja ba­rang dan jasa sebesar Rp 21,93 miliar dan belanja modal sebesar Rp 13,9 miliar.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Herza men­gatakan, defisit APBD 2025 me­ningkat cukup signifikan. Oleh karena itu, kata dia, sejumlah pemangkasan dan penyesuaian anggaran menjadi langkah yang harus diambil agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

Baca juga : 9 Petinggi Perusahaan Gula Didakwa Rugikan Negara 578 M

“Pembahasan ini krusial kare­na menyangkut revisi anggaran. Kita perlu mencermati apakah defisit bisa ditutupi melalui peningkatan pendapatan atau perlu pengurangan belanja dari APBD induk,” tuturnya.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kata Herza, jangan lagi menggunakan pola pikir lama dalam menyusun program kerja. Dia mengatakan, keativi­tas dan inisiatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan anggaran.

“Kalau tidak ada terobosan, jangan berharap solusi datang begitu saja. Pendapatan asli dae­rah harus digenjot,” tegasnya.

Baca juga : Buka 24 Jam, Taman Diisi Acara Seni Dan Literasi Dong

Herza juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih terbuka antara Pemerintah Daerah den­gan dunia usaha, perbankan, dan sektor swasta untuk menggali potensi pendapatan.

“Kalau kita tidak pernah usul­kan, siapa yang akan bantu kita? Jangan kalah dengan daerah lain,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon mengatakan, Pemkot Pangkalpinang sangat berharap bantuan dari Pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Pilkada Ulang. Alasannya, Pemkot Pangkalpinang mengalami de­fisit anggaran.

Baca juga : Boca Juniors Vs Bayern Munchen, Target Santapan Nikmat

“Sebenarnya kami ma­sih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Yang jelas, menurut Pj Wali Kota anggaran defisit, kami butuh dana 24,8 miliar. Jadi, kalau dipaksanakn dari APBD akan mengorbankan kegiatan yang saat ini ditun­da dan bisa tidak terlaksana,” ujarnya.

Dia mengatakan, bantuan dari Pemerintah Pusat juga sangat di­perlukan untuk honor pengawas dan penyelenggara di tingkat kecamatan. “Kalau menunggu keputusan Provinsi ataupun Pusat otomatis mereka tidak bergaji, namun untuk hal ini bisa ditanyakan langsung kepada Pj Wali Kota,” ujarnya. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.