RM.id Rakyat Merdeka - Pilkada ulang Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah memasuki masa kampanye. Tapi sayang, pilkada yang diulang karena terbukti terjadi praktek politik uang ini, kembali diduga diwarnai praktek haram, yaitu menyelipkan uang pada stiker yang dibagi-bagikan
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Utara, Amir Mahmud mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga,ada yang membagi-bagikan stiker pasangan calon (paslon) yang disertai uang sebesar Rp 50 ribu.
“Informasi itu kami dapatkan dari warga sekitar satu minggu yang lalu,” kata Amir, Rabu (25/6/2025).
Amir mengungkapkan, warga yang menerima uang yang didugauang politik tersebut berada di Kecamatan Teweh Tengah. Dia mengatakan, pengawas di tingkat kecamatan (Panwascam) sudah diinstruksikan untuk menelusuri informasi tersebut.
“Informasi yang kami terima, pembagian stiker yang selipkan uang itu sebagai ucapan terima kasih, karena rumah warga bersedia ditempelkan stiker,” tuturnya.
Diketahui, Pilkada Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah ulang diikuti dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara. Yaitu, paslon nomor urut 01 Shalahuddin-Felix Sonadie Y dan paslon nomor urut 02 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.
Baca juga : Prabowo Jadikan Indonesia Semakin Diperhitungkan Dunia
Amir belum dapat memastikan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai politik uang atau bukan. Yang jelas, kata dia, untuk memperoleh informasi yang komprehensif, Panwascam setempat telah diinstruksikan menelusuri kejadian tersebut.
“Kami masih menunggu proses penelusuran tim panwas kami,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkanuntuk dilakukan kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan kedua paslon yakni paslon 01 (Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo) dan paslon 02 (Ahmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya) telah sama-sama melakukan politik uang.
Dalam putusan tersebut, MK juga memerintahkan untuk tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
Anggota DPRD Barito Utara, H Al Hadi meminta masyarakat menolak politik uang dan tidak menyia-nyiakan hak pilih pada PSU Pilkada Barito Utara ini. Dia mengatakan, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi Barito Utara.
“Cukup pada PSU kemarin menjadi pelajaran, karena tergiur menerima politik uang. Akhirnya, belum ada kepala daerah definitif di Barito Utara. Jangan sampai terulang hal yang sama,” tegasnya.
Baca juga : Kata OJK, Indonesia Darurat Penipuan Sektor Keuangan
Hadi mengatakan, setiap suara memiliki peran pentingdalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah. Masyarakat, kata dia, memiliki kekuatanuntuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Barut tanpa tergiur uang denganmemilih salah satu calon tertentu.
“Saya berharap warga tidak golputdan memanfaatkan hak pilih mereka secara bijak demi masa depan kabupaten ini,” imbuhnya.
Anggota Dewan dari PKB Barut ini juga menyoroti pentingnya pemilih untuk mengenali calon pemimpin berdasarkan program kerja dan visi yang ditawarkan. Bukan sekadar berdasarkan popularitas atau tekanan dari pihak tertentu.
“Pemilih harus mampu memilihcalon yang memiliki komitmen dan solusi nyata untuk permasalahan yang ada di Barut,” katanya.
Hadi mengatakan, partisipasi aktif masyarakat dalam PSU Pilkada pada Agustus nanti akan melahirkan pemimpin yang benar-benar mampu mewakili aspirasi masyarakat. Juga, kata dia, dapat membawa Barito Utara menuju masa depan yang lebih baik lagi.
“Tentu saja dengan pembangunan merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Barito Utara,” ujarnya.
Baca juga : Pelarangan Truk ODOL Butuh Solusi Komprehensif
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo ikut memberikan tanggapan terkait pelaksanaan PSU Pilkada Barito Utara yang saat ini prosesnya tengah berlangsung dan menjadi sorotanpublik.
Edy memastikan, seluruh pihak terkait akan menjalankan pengawasan secara maksimal untuk memastikan PSU Pilkada berjalan jujur dan adil.
“Saya kira Bawaslu pasti memantau semuanya. Kita berharap kedua kontestan bisa bersaing secara gentle, siap menang dan siap kalah, demi masyarakat Barito Utara,” ucapny.
Edy berharap, masyarakat Barito Utara juga dapat menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga pelaksanaan PSU bisa berjalan lancar tanpa konflik. Dia mengatakan, karena PSU ini untuk kepentingan masyarakat Barito Utara, sudah semestinya untuk saling menjaga dan mendukung proses demokrasi yang baik.
Terkait praktik politik uang, Edy mengingatkan masyarakat pada pemilihan sebelumnya. Bahwa, kasus politik uang terbuktiberujung pada diskualifikasi peserta dan penyelenggaraan Pilkada Ulang Barito Utara. Dia mengajak semua pihak untuk berdemokrasi secara benar.
“Kalau soal politik uang, saya kira tidak perlu lah ya. Kejadian kemarin jadi pelajaran. Semoga PSU ini jadi pembelajaran untuk semua,” tutup Edy.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.