Sebelumnya
Keberhasilan penataan ruang darat, laut, dan udara tidak diukur dari seberapa banyak ruang-ruang itu dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi di lapisan teratas piramida sosial, melainkan dari kenaikan taraf hidup masyarakat di lapisan bawah.
Termasuk kaum buruh, petani, nelayan serta pekerja-pekerja lainnya di berbagai daerah, yang masih merangkak di sektor informal.
Ini bisa terjadi apabila kita menerapkan strategi bottom-up growth agar terjadi pemerataan secara berkeadilan.
Satu contoh sederhana tentang bottom-up growth itu dapat kita lihat di Selandia Baru yang sudah menghasilkan petani-petani sekelas pengusaha.
Baca juga : Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Berkuda Internasional
Dalam suatu kunjungan saya ke sana, saya menemukan sejumlah petani yang sedang makan dan bersenang-senang di restoran Jepang.
Di waktu luang, mereka pergi bermain golf. Dan para petani itu membiayai keluarganya yang bekerja di kota—bukan sebaliknya.
Dibutuhkan reorientasi strategi untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah, agar anak-cucu mereka tidak mengalami nasib seperti mereka.
Sebab jika anak petani masih menjadi petani pula dan anak nelayan masih juga mengalami nasib seperti orang tuanya di berbagai daerah, itu berarti bottom-up growth belum terjadi, economic justice belum terjadi, demokrasi ekonomi belum terjadi.
Baca juga : Amerika Serikat Dan Tuberkulosis
Dengan latar belakang kontemplasi di atas, maka kasus besar yang kini mengusik perhatian masyarakat—pagar laut di perairan Tangerang—sepatutnya dijadikan pemicu untuk membongkar gunung es di samudera monopoli ruang yang semakin dinikmati kelompok ultra-kaya, tapi semakin pula menyayat rasa keadilan masyarakat yang kian lelah dan gelisah menyaksikan pameran ketidakadilan itu.
Presiden Prabowo diyakini tak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Tampilnya Prabowo sebagai Kepala Negara juga memberikan sinyal tegas, bahwa sudah berakhir masa-masa dimana aturan hukum bisa seenaknya direkayasa, disiasati, dan ditransaksikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Kalau benar hukum adalah panglima, maka mantan panglima Kostrad yang kini menjadi Presiden RI itu dapat bertindak tegas untuk menghapus monopoli di segala bidang, agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi miring di masyarakat.
Masyarakat telah menitipkan harapan besar di pundaknya untuk membangun Indonesia yang adil dan lebih sejahtera, dan kita tak ingin harapan besar itu berubah menjadi mimpi besar di akhir masa jabatannya. Sebab ia mampu merealisasikannya.
Baca juga : Istiqlal Jadi Saksi Diskusi Ekonomi Indonesia-China
Irman Gusman
Ketua DPD RI 2009-2016, Senator RI asal Sumatera Barat 2024-2029
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.