RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Pencegahan Pungli di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Permintaan tersebut disampaikan Filep setelah menerima laporan dan keluhan dari sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam proses pengurusan administrasi keimigrasian.
“Kami menerima keluhan dari warga negara Indonesia yang mengalami dugaan pungli dalam pengurusan administrasi bagi pekerja migran Indonesia,” kata Filep Wamafma di Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).
Baca juga : Lindungi PMI, Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Migran Aman
Menurut Filep, keberadaan satgas diperlukan untuk memastikan pelayanan publik di kantor-kantor imigrasi berlangsung secara bersih, transparan, dan berkeadilan.
Ia menilai, praktik pungli tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat perlindungan terhadap PMI yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.
Ia menyayangkan adanya dugaan pungli dalam proses pembuatan paspor maupun perubahan data yang dibutuhkan pekerja migran.
Baca juga : Prof Didik Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Deregulasi Ekonomi
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dengan memperketat pengawasan dan memperkuat regulasi agar seluruh proses administrasi, termasuk penerbitan paspor dan dokumen PMI lainnya, memiliki kepastian hukum dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Pungli merupakan salah satu mata rantai persoalan yang harus diberantas. Masalah dokumen dan data kependudukan pekerja migran sangat penting, sementara validasi data kependudukan di Indonesia yang belum tertata secara maksimal masih berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Senator asal Papua Barat itu menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada PMI sebagai pahlawan devisa negara.
Baca juga : Gerindra Apresiasi Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK
Karena itu, segala bentuk praktik pungli yang membebani pekerja migran harus ditindak tegas. Filep juga menyoroti bahwa isu pungli di lingkungan Kementerian Imigrasi belakangan kembali menjadi perhatian publik.
Karena itu, ia menilai pembentukan Satgas Penegakan Hukum Pencegahan Pungli menjadi langkah penting untuk menutup ruang gerak para pelaku serta memastikan pelayanan keimigrasian berjalan profesional dan bebas dari praktik mafia perizinan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.