RM.id Rakyat Merdeka - Pembatasan BBM bersubsidi tampaknya segera terwujud. Berbagai sosialisasi sudah dilakukan Pemerintah. Persiapannya juga cukup matang. Kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi sudah mulai didata.
Pembatasan BBM subsidi sebenarnya bukan wacana baru. Sejak masa awal-awal pandemi Covid-19, wacana ini sudah muncul. Namun, selama ini, rencana pembatasan BBM bersubsidi selalu maju-mundur, mengingat kebijakan ini tidak populis. Setiap wacana pembatasan muncul, penolakan langsung menggema.
Baca juga : Jurus Menang Pilkada
Namun, saat ini, Pemerintah berani menerapkan kebijakan tak populis itu. Sebab, harga minyak dunia terus melambung. Dolar AS, yang digunakan untuk membeli BBM impor, juga sangat mahal. Bahkan sempat tembus Rp 16.300, walaupun saat ini sudah mulai melandai di kisaran Rp 15.500. Jika BBM bersubsidi tidak dibatasi, beban terhadap APBN akan sangat berat. Bisa-bisa, APBN jebol jika terus-terus membiayai BBM subsidi.
Di sisi lain, penggunaan BBM berlebih juga berdampak buruk pada lingkungan. Buangan gas CO2 dari pembakaran BBM menimbulkan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu dan menimbulkan polusi udara. Hal ini terbukti dengan kondisi udara harian Jakarta yang langganan menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Suhunya juga sangat panas.
Baca juga : Jangan Semuanya Fokus ke Politik
Jika melihat dampak tadi, pembatasan BBM subsidi sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, selama ini, banyak orang kaya, dengan kendaraan mewah, ikut menikmati BBM subsidi. Sebagian mereka seperti tak malu mengisi kenderaan mahalnya dengan BBM subsidi.
Selain itu, sebagian masyarakat kita juga amat boros dalam menggunakan BBM. Contohnya, untuk ke warung yang jaraknya 500 meter saja, ada yang menggunakan sepeda motor. Untuk mengantar anak sekolah yang jaraknya 1 kilometer, juga menggunakan sepeda motor. Lalu, banyak masyarakat kita yang tidur berjam-jam di dalam mobil yang terparkir dengan mesin dan AC yang menyala.
Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi, perilaku-perilaku tadi bisa diminimalisir. Jika sukses, hal ini bukan hanya meringankan beban APBN, tapi juga mendidik masyarakat kita untuk lebih sehat dan mengurangi pencemaran udara. Penggunaan kendaraan bermotor akan sedikit berkurang.
Pembatasan BBM bersubsidi tentu akan menimbulkan penolakan. Namun, penolakannya mungkin tidak sebesar saat Pemerintah menaikkan harga BBM, yang sering memicu demonstrasi berjilid-jilid. Dengan catatan, pembatasan ini juga harus dilakukan sedang sebaiknya mungkin. Angkutan umum, ojek online, kurang barang, dan UMKM yang membutuhkan banyak BBM tak perlu dibatasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.