RM.id Rakyat Merdeka - Harga barang kebutuhan (yang disubsidi pemerintah) mestinya diumumkan transparan secara rutin. Bisa lewat website atau dalam bentuk lain. Dengan demikian, kalau ada spekulan harga, bisa langsung dipantau, diantisipasi dan dikendalikan.
Sejauh ini, masyarakat relatif tidak mengetahui barang apa saja yang disubsidi pemerintah. Sehingga, berpotensi menimbulkan fluktuasi harga dan ketidakstabilan. Kalau ada yang harganya stabil, salah satunya, BBM.
Harga Pertalite Rp 10.000 per liter misalnya, terpantau dan terkontrol, walau di pengecer pinggir jalan harganya bisa menjadi Rp 12.000 atau Rp 13.000.
Mestinya, mencari informasi harga barang kebutuhan pokok (yang disubsidi pemerintah), seperti harga gas LPG 3 kg, bisa semudah mencari informasi kurs mata uang rupiah di Google. Yang taka kalah pentingnya, yakni mengendalikan harganya.
Baca juga : Tancap Gas Setelah “Belanja Masalah”
Ini ironis. Di era ketika mencari informasi bisa lewat ujung jari seperti sekarang, info-info tertentu justru kurang terakses dengan baik dan cepat.
Lepas dari banyak kekurangannya, era Orde Barunya Soeharto memiliki pola untuk memantau dan mengontrol harga kebutuhan pokok. Pola ini sangat transparan dan efektif.
Saat itu, Menteri Penerangan Harmoko secara rutin menyampaikan harga sembilan bahan pokok atau sembako melalui TVRI dan RRI.
Istilah sembako, sembilan bahan (kebutuhan) pokok, muncul di era ini. Kalimat legendaris “menurut petunjuk Bapak Presiden,” juga dipopularkan oleh Harmoko di saat menyampaikan hargaharga tersebut seusai sidang kabinet.
Baca juga : Ramuan Isu-isu Heboh
Menteri yang juga pernah menjabat Ketua Umum Golkar ini bisa menyebut detail misalnya kol gepeng, cabe ke riting, jagung pipilan, wortel tanpa daun, tomat, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya, lengkap dengan harganya di beberapa Pasar Induk. Suara dan informasinya menembus sampai ke pelosok negeri.
Pengumuman tersebut bisa meng antisipasi para spekulan nakal yang bermaksud memainkan harga. Karena, lewat informasi tersebut, berapa pun selisih harganya, bisa langsung terpantau oleh rakyat dan dikendalikan oleh pemerintah.
Mestinya, dengan teknologi informasi yang kian mudah seperti sekarang, segalanya lebih tertata. Harga barang kebutuhan pokok bisa lebih terkendali dan transparan. Tidak “bergelap-gelap dalam terang”. Tidak membuka ruang bagi spekulan atau “oknum” untuk memainkan harga.
Karena itu, sungguh mengagetkan kalau ada pejabat yang kaget mengetahui harga gas LPG 3 kg bisa mencapai 20an ribu rupiah. Juga mengagetkan kalau harga yang sudah bertahun-tahun tersebut baru “terpantau” dan dikagetkan sekarang.
Baca juga : Menunggu Efek Rp 306 Triliun
Kita mengapresiasi kalau keanehan-keanehan yang selama ini dianggap wajar, seperti tata niaga dan harga gas LPG 3 kg tersebut, mulai disisir dan ditata kembali.
Pemerintah Prabowo sudah memulai nya dengan baik. Namun, masih banyak penataan yang perlu dilakukan. Mulai dari harga kebutuhan pokok, tata niaga tambang, masalah lahan, pendidikan, lapangan kerja, sampai pemberantasan korupsi. Korupsi ratusan triliun maupun punglipungli yang dilakukan aparat.
Jangan bermain-main atau menganggap enteng dengan nasib rakyat. Kebijakan yang menyangkut rakyat harus di pikirkan serius secara matang, transparan dan bijak. Bahkan sampai ke harga kol gepeng atau cabe keriting.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.