Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Rakyat semakin menuntut kenaikan standar etika pejabat publik. “Kebiasaan” yang dulunya dianggap sepele, sekarang bisa menjadi persoalan besar dan penting.
Terakhir, kasus mobil dinas RI 36 milik stafsus Presiden, Raffi Ahmad yang dinilai arogan saat membelah kemacetan Jakarta misalnya, menarik perhatian rakyat.
Karena itu, para pejabat tak boleh sembarangan. Mereka bukan orang sembarang. Bukan rakyat biasa. Mereka orang pilihan dari sekian ratus juta rakyat Indonesia.
Kasus mobil RI 36, atau kasus Gus Miftah dengan penjual es teh misalnya, menjadi bukti bahwa, di mata rakyat, tidak ada lagi yang “sepele” kalau menyangkut etika publik para pejabat.
Presiden Prabowo beberapa kali mengingatkan para pejabat supaya berhati-hati. Apalagi sekarang ada media sosial yang mengawasi secara ketat.
Baca juga : Dewi Keadilan: Senang, Kecewa
Karena itu, keteladanan dari para pimpinan, di pusat maupun daerah, sangatlah penting. Selain itu, sanksi tegas dan konkret juga bisa menaikkan standar etika para pejabat publik.
Kenapa menyamakan dan menyelaraskan standar ini menjadi penting? Karena, standar etika yang sama tingginya ibarat akar sehat yang bisa mengalirkan air ke seluruh bagian pohon.
Ketika semuanya berangkat dari akar yang sama, maka akan menumbuhkan dahan dan ranting yang baik bagi etika politik, lingkungan, bisnis, hukum, budaya dan sebagainya dari sebuah bangsa.
Kasus korupsi atau gratifikasi misalnya, kalau masih ada yang meng anggapnya sebagai “rezeki” atau berkah jabatan, tentu menjadi persoalan besar bagi bangsa ini.
Di sinilah pentingnya keteladanan dan ketegasan para pemimpin. Ketega san dan sanksi konkret, tentu saja bukan karena viral. Tapi menjadi budaya serta sistem yang bisa berjalan otomatis. Sehingga, tidak ada lagi istilah “no viral, no justice”.
Baca juga : “Viral” Yang Kian Powerful
Keadilan dan tindakan berdasarkan viralitas di media sosial, jangan menjadi “hukum” baru yang menempati posisi tertinggi di negeri ini.
Tumbuhnya kesadaran dari para pejabat publik menjadi kebutuhan utama bagi bangsa ini. Kalau tidak, bangsa ini akan tetap berputar di situ-situ saja. Jalan di tempat, bahkan mundur.
Kemarin misalnya, terungkap adanya uang senilai Rp 21 miliar yang disita dari rumah mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono (RS). Dia menjadi tersangka kasus suap dalam pemberian vonis bebas Ronald Tannur.
Ini menghentak publik. Karena, Oktober 2024 lalu, masih dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur, Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung.
Dari kediaman pejabat tersebut disita uang hampir satu triliun rupiah. Dia diduga sudah lama menjadi makelar kasus di dunia peradilan Indonesia.
Baca juga : Sentilan Untuk Perbaikan
Jangan sampai, kasus-kasus besar ini menjadi dasar etika serta “tradisi” dengan dalih “pejabat lain juga melakukan hal yang sama”.
Di sinilah pentingnya keteladanan dan ketegasan itu. Tuntutan rakyat terhadap etika para pejabat sudah sangat tinggi. Jangan dianggap sepele.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
