Sebelumnya
Gubernur, bupati dan walikota juga mesti aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan di daerah. Kalau ada tanda-tanda penyimpangan, segera lakukan evaluasi. Kalau ternyata yang tidak kompeten pejabat pengawas lapangannya, segera copot dan ganti dengan pejabat lain yang lebih kompeten dan berintegritas.
Baca juga : Gerakan Perkuat Ekonomi Lokal
Ke depan ini, kita berharap proses tender proyek pemerintah daerah dilakukan lebih transparan. Kalau perlu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut mengevaluasi nilai proyeknya. Apakah ada indikasi penggelembungan atau tidak.
Baca juga : Lindungi Usaha Kecil
Ke depan ini, kita juga berharap, semua pejabat daerah, terutama para kepala dinas benar-benar menjaga anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan melalui APBD. Semua anggaran mesti bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jangan ada lagi kebocoran. Jangan ada lagi korupsi.
Baca juga : Petani Jangan Dirugikan
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 8, edisi Sabtu, 3 Mei 2025 dengan judul "Stop Korupsi Di Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.