RM.id Rakyat Merdeka - Sudah saatnya korupsi dan kebocoran dana pembangunan daerah distop. Sudah saatnya pihak Pemda dan DPRD sama-sama bertekad membersihkan institusinya dari oknum pejabat nakal yang suka memainkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Oleh karena itu, kita juga berharap, para kepala daerah dan pimpinan DPRD membersihkan lembaganya dari calo proyek. Sehingga tak ada lagi kebocoran APBD. Tak ada lagi, penggunaan APBD yang tak sesuai peruntukan.
Baca juga : Gerakan Perkuat Ekonomi Lokal
Kita juga berharap, para gubernur, bupati dan walikota membersihkan institusinya dari oknum pejabat nakal dan makelar anggaran. Kalau ada oknum yang coba-coba bermain, segera tindak dan seret ke meja hijau.
Untuk memberantas kongkalikong di Pemda dan DPRD, kepala daerah bersama-sama pimpinan DPRD mesti menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mencegah kemungkinan terjadinya permainan, kalau perlu Kejaksaan Agung dan KPK ikut mengawasi proses perencanaan APBD dari awal.
Baca juga : Lindungi Usaha Kecil
Kita berharap, proyek pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan gedung sekolah dan puskesmas diawasi lebih ketat lagi. Pengawasan mesti dilakukan sejak perencanaan, tender hingga pelaksanaan proyek.
Kita berharap, yang jadi pemenang tender adalah perusahaan dengan rekam jejak baik. Kita juga berharap, pejabat yang jadi pengawas proyek adalah pejabat dengan rekam jejak baik dan berintegritas.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.