RM.id Rakyat Merdeka - Negara tidak dibangun untuk memerintah dari atas menara. Ia lahir untuk hadir di tengah warga—mendengar, melayani, dan menumbuhkan harapan. Tapi relasi antara negara dan rakyat hari ini makin terasa renggang. Bukan karena rakyat berubah, tapi karena negara tampak makin menjauh. Di banyak kebijakan yang diumumkan belakangan ini, ruang publik seperti dikecilkan, partisipasi dibatasi, dan suara-suara sipil diredam oleh alasan efisiensi.
Kita sedang menyaksikan munculnya apa yang oleh Charles Tilly disebut sebagai “states without citizens”—negara yang hadir secara administratif, tapi absen secara empatik. Warga diminta taat, tapi tak diberi ruang bicara. Banyak keputusan besar dibuat tanpa konsultasi publik yang layak, tanpa debat terbuka, dan tanpa transparansi proses. Bahkan sejumlah peraturan strategis tiba-tiba muncul dari ruang gelap birokrasi tanpa memberi jeda kepada publik untuk memahami, apalagi ikut serta.
Baca juga : Wajah Sebuah Kuasa
Ambil contoh soal rencana revisi Undang-Undang Penyiaran, tata kelola kebijakan digital, atau bahkan tata ruang perkotaan—semuanya berjalan cepat, tertutup, dan terkesan sepihak. Bukannya memperluas ruang deliberasi, negara justru makin defensif terhadap kritik. Pemerintahan seolah takut suara rakyat justru memperlambat agenda. Padahal, dalam demokrasi, memperlambat kadang diperlukan untuk memperdalam.
Hubungan antara negara dan rakyat seharusnya bukan sekadar hubungan administratif. Ia adalah perikatan moral. Warga yang membayar pajak, tunduk pada hukum, dan taat pada aturan berhak mendapatkan bukan hanya layanan, tapi penghormatan. Ketika suara rakyat tak lagi dijadikan rujukan, maka yang tumbuh bukan ketertiban, tapi keterasingan. Dan keterasingan itu, jika dibiarkan, bisa melahirkan sinisme publik yang sulit dipulihkan.
Baca juga : Arah yang Terlupakan
Dalam ilmu administrasi publik, dikenal istilah responsive governance—pemerintahan yang tak hanya menjalankan kewenangan, tapi juga menangkap aspirasi secara aktif. Pemerintahan yang baik bukan hanya membangun jalan, tapi juga menjaga percakapan. Negara bukan sekadar institusi pengatur, tapi mitra hidup bersama. Ketika warga mulai merasa sendirian menghadapi keputusan yang dibuat tanpa mereka, maka kegagalan negara telah dimulai dari ruang terdalam.
Demokrasi bukan hanya prosedur lima tahunan. Ia adalah ekosistem yang tumbuh dari partisipasi, transparansi, dan keterlibatan. Jika pemerintah hari ini terlalu sibuk mengatur dari atas, tanpa turun mendengar ke bawah, maka yang muncul bukan kepemimpinan, tapi jarak. Dan dalam jarak itu, suara-suara yang mestinya menyehatkan justru dianggap mengganggu.
Baca juga : Bangsa yang Berdoa
Kini waktunya negara kembali turun ke tanah. Bukan untuk mendikte, tapi untuk mendengar. Karena republik ini tidak dibangun oleh satu suara dari podium, tapi oleh jutaan suara yang hidup di lorong-lorong kampung, ruang diskusi mahasiswa, meja warung, dan mimbar publik yang makin disempitkan. Warga bukan beban. Mereka adalah pemilik sah negara ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.