Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Mereka tinggal di pinggiran kota, di bantaran sungai, di kaki gunung, atau di hutan adat. Mereka bekerja sebagai nelayan tanpa izin usaha, petani tanpa sertifikat lahan, buruh harian tanpa BPJS. Mereka lahir di republik ini, besar di bawah Merah Putih, tapi sering kali tidak terdata. Tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak punya akses kesehatan. Tidak punya suara saat Pemilu. Di atas kertas, mereka ada. Tapi dalam sistem, mereka nyaris tak terlihat. Seperti warga tanpa negara.
Negara hadir begitu cepat saat ingin menggusur, tapi begitu lambat saat diminta melindungi. Ironi ini terus berulang: atas nama pembangunan, ribuan rumah digusur, tanah adat diambil alih, dan komunitas-komunitas lokal dipaksa menyingkir demi proyek yang katanya untuk kesejahteraan bersama. Tapi di mana “bersama” itu saat mereka yang paling terdampak tak pernah diajak bicara?
Ada petani di Sumatera yang sudah tiga generasi menempati lahan, tapi dianggap pendatang liar karena tak punya sertifikat. Ada anak-anak di pedalaman Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tak bisa sekolah karena tak punya akta lahir. Ada nelayan di Papua yang harus membayar denda karena menangkap ikan “tanpa izin” di perairan leluhur mereka sendiri. Semua ini bukan soal prosedur, tapi soal pengakuan.
Menjadi warga negara bukanlah keistimewaan yang diberikan kepada yang taat prosedur. Ia adalah hak dasar yang melekat pada keberadaan manusia sebagai bagian dari republik. Saat negara mulai memfilter siapa yang layak dibantu dan siapa yang bisa diabaikan, maka negara sedang melanggar janjinya sendiri: janji untuk melindungi segenap tumpah darah.
Dalam banyak kasus, justru mereka yang paling setia kepada tanah ini yang paling diabaikan. Mereka tak mencaci negara, tapi juga tak tahu ke mana harus mengadu. Mereka tidak turun ke jalan, karena bahkan jalan pun tak sampai ke tempat mereka. Mereka diam bukan karena patuh, tapi karena sudah terlalu sering dikecewakan.
Negara tak cukup hanya hadir di layar statistik dan pusat ibukota. Ia harus berjalan sampai ke kampung, ke lorong-lorong sempit, ke pelosok yang tak pernah diliput. Ia harus hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi sebagai pelindung. Karena jika negara hanya menjadi mesin administratif, maka ia akan kehilangan kehangatannya sebagai rumah bagi semua.
Baca juga : Politik Tanpa Arah
Bangsa ini baru bisa disebut adil jika yang paling terpinggirkan pun merasa memiliki negara. Dan negara baru bisa disebut kuat jika ia mampu mendengar yang tak bersuara. Jika kelompok-kelompok yang sunyi ini terus diabaikan, maka yang akan lahir bukan kemajuan, tapi jurang dalam yang memisahkan kita sebagai sesama anak negeri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
