RM.id Rakyat Merdeka - Di negeri yang kerap berbicara tentang pertumbuhan, rumah masih menjadi kemewahan bagi banyak warga. Ketika pemerintah mengumumkan akan memberi subsidi bunga pinjaman 5 persen untuk pengembang kecil dan warga yang ingin membangun rumah sendiri, harapan seolah terbuka lebar. Namun, di balik angka dan niat baik, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini hanya program kredit, atau benar-benar jalan keadilan ruang hidup?
Perumahan murah seringkali dikira sekadar urusan bangunan fisik. Padahal, seperti ditulis Edward Glaeser dalam Triumph of the City (2011), kota dan rumah adalah “mesin pembentuk manusia”. Bila rumah hadir tanpa air bersih, tanpa transportasi layak, dan tanpa sekolah terjangkau di dekatnya, maka itu bukan tempat tinggal—itu hanya atap di atas ketidakpastian. Ini yang kerap terjadi dalam banyak proyek “perumahan murah” di pinggiran kota-kota besar.
Masyarakat miskin sering terjebak dalam biaya tersembunyi: mulai dari biaya sertifikasi, pemasangan listrik mandiri, hingga pungutan lingkungan. Ketika warga tak sanggup menempati rumah yang sudah dibangun, proyek ini justru menciptakan “perangkap ketidakmampuan”—bukan peluang mobilitas. Subsidi bunga menjadi kabar baik hanya bila disertai kepastian lain: tanah legal, infrastruktur dasar, dan harga bahan bangunan yang wajar.
Pemerintah harus sadar bahwa membangun rumah bukan semata soal mencetak unit, tapi tentang menciptakan keadilan ruang hidup. Sebagaimana ditunjukkan oleh UN-Habitat dalam World Cities Report 2022, keadilan perumahan hanya tercapai jika akses diberikan kepada kelompok rentan: buruh informal, keluarga tunggal, dan generasi muda yang terjebak biaya hidup tinggi. Tanpa ini, subsidi hanya akan dinikmati kelas menengah atas yang sudah punya akses ke lembaga keuangan.
Baca juga : Ujian Makan Gratis
Jika negara ingin program ini tak sekadar menjadi headline, maka harus ada mekanisme kontrol publik dan pemetaan kebutuhan yang jujur. Jangan biarkan pengembang nakal memanfaatkan celah dan mengalihkan insentif untuk proyek spekulatif. Harus ada kolaborasi dengan komunitas lokal, koperasi, dan lembaga sosial yang tahu persis siapa yang paling membutuhkan rumah—bukan hanya siapa yang paling cepat mengakses formulir online.
Moral kekuasaan diuji bukan ketika jalan tol selesai dibangun, tetapi saat seorang buruh harian bisa menyekolahkan anaknya dari rumah yang layak. Jika proyek ini memang untuk rakyat, maka keterlibatan rakyat harus nyata sejak awal. Rumah, pada akhirnya, adalah simbol kehormatan hidup. Ia bukan hanya dinding dan meja makan, tapi juga tempat di mana harapan ditumbuhkan dan martabat dilindungi.
Baca juga : Negara, Menimbang Rasa
Subsidi bunga bisa menjadi pintu pembuka keadilan sosial—tapi hanya bila negara hadir bukan sebagai bank pemberi kredit, melainkan sebagai pelindung nilai. Rumah tak sekadar meja. Ia adalah ruang batin bangsa yang harus dijaga dari kerakusan, dan dipenuhi dengan keberpihakan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.