RM.id Rakyat Merdeka - Seorang kepala daerah membeli komputer untuk kantor dengan harga berbeda dari pemerintah pusat. Spesifikasinya hampir sama, mereknya serupa, tetapi harganya bisa terpaut jauh. Lebih mahal.
Bayangkan jika pola ini terjadi di ribuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga desa. Selisih kecil yang berulang bisa menjadi kebocoran sampai ratusan triliun!
Isu ini menjadi salah satu masalah, dari sekian banyak substansi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus lalu di depan MPR. Yang kemudian banyak dipertanyakan publik dengan nada heran: kenapa yang viral justru pengupas bawang bergaji Rp700 ribu per kilo?
Walau kurang mendapat perhatian publik, cara baru pemerintah membelanjakan uang rakyat, sangat penting dan strategis. Cara ini berpotensi mengubah cara negara bekerja. Bisa mengubah tata kelola.
Baca juga : Nawar, Hemat 360 Triliun!
Langkah pertama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan diubah menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Lembaga baru ini akan mengonsolidasikan seluruh belanja pemerintah dalam satu pintu, dari pusat hingga desa. Jangan sampai barang yang sama dibeli dengan harga berbeda. Jangan sampai ada mark up,kebocoran dan korupsi.
Ini bukan sekadar mengganti papan nama. Presiden menyebut potensi efisiensi hingga Rp 360 triliun per tahun jika pengadaan dikonsolidasikan.
Penghematan itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan kesejahteraan dan kepentingan yang lain. Juga bukan sekadar pindah dari kantong kanan ke kantong kiri. Atau dari vendor A ke vendor B.
Baca juga : Mengetuk Pintu Rumah Sendiri
Agenda kedua yang juga kurang mendapat perhatian tapi penting, yakni Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini melibatkan sekitar 251 ribu petugas di seluruh desa. Berlangsung sampai akhir Agustus 2026.
Data sensus ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan dan APBN. Negara, dengan kata lain, sedang memperbaiki kacamatanya sebelum mengambil keputusan. Sebab, kebijakan yang baik dan mulia bisa meleset jika data dan tata kelolanya buruk.
Data yang tidak akurat dan bisa disetel sesuai kepentingan akan melahirkan kebijakan yang keliru. Bahkan, bisa melenceng sangat jauh sampai tersesat di jalan yang lurus.
Kedua agenda tersebut, lembaga baru Badan Pengadaan Pemerintah dan Sensus Ekonomi, punya satu benang merah: membenahi mesin negara dari dalam. Memperbaiki tata kelola. Menjernihkan kaca mata sebelum membuat keputusan.
Baca juga : Bukan Bangsa Pemadam
Masalahnya, juga godaannya, terutama reformasi tata kelola seringkali kurang fotogenik. Tidak semeriah peletakan batu pertama pembangunan jembatan atau bendungan.
Karena itu, janji efisiensi Rp 360 triliun dan konsolidasi belanja satu pintu harus diuji di lapangan. Desain kelembagaan, pengawasan, transparansi, dan kualitas data harus benar-benar terwujud dan berjalan baik.
Jangan sampai, beberapa tahun lagi kita masih sibuk membicarakan rencana yang sama, dengan tepuk tangan yang lebih meriah, sementara penghematan ratusan triliun itu tak pernah benar-benar terjadi.
Kita tunggu dan berharap, maksud baik ini, bisa berjalan baik dan benar serta akurat di lapangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.