“Korupsi Kanibalistik”

SUPRATMAN
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Ini komedi gelap. Judulnya: korupsi kanibalistik. Fenomena menggelikan sekaligus tragis ini melibatkan para “predator” yang saling memangsa.

Bayangkan seorang bupati, sebut saja Bupati Pemalang, ditangkap karena diduga memeras anak buahnya. Belum sempat menikmati hasil perasan, dia malah diduga diperas oleh oknum di dalam lembaga antikorupsi yang seharusnya menangkapnya. Sebut saja oknum tersebut dari KPK.

Oknum ini bekerja sama dengan orang tuanya. Pertanyaan publik pun bermunculan. Bagaimana informasi penanganan perkara yang seharusnya bersifat rahasia bisa bocor keluar? Seberapa kuat sistem pengamanan data dan pengawasan internal?

Pertanyaan penting lainnya, mengapa mekanisme deteksi dini tidak mampu mencegah penyalahgunaan wewenang? Dan yang tak kalah penting, apakah sistem rekrutmen serta pembinaan integritas sudah benar-benar berjalan efektif?

Baca juga : “Korupsi Kuadrat”

Bupati dan si oknum KPK sudah ditangkap. Yang nangkap KPK.

Sebagai sebuah cerita, seharusnya babaknya berhenti sampai di situ. Publik tentu berharap tidak ada lagi “lapisan-lapisan kisah baru” yang mempermalukan penegakan hukum.

Harapan itu penting karena sampai saat ini, publik berkali-kali disuguhi kasus yang mengguncang kepercayaan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah terus berulang, tetapi praktik korupsi tetap bermunculan.

Di sisi lain, kasus suap yang pernah melahirkan “oknum” di hampir semua lembaga memperlihatkan bahwa korupsi tidak lagi sekadar terjadi di luar sistem. Justru muncul dari dalam. Menggerogoti institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan.

Baca juga : Kepercayaan, Melampaui Kurs

Ada yang menyebut kondisi seperti ini sebagai “industri hukum”. Hukum dipersepsikan sebagai barang dagangan. Diperdagangkan oleh segelintir orang yang memiliki akses dan kekuasaan.

Persepsi publik semacam ini tidak boleh dianggap remeh. Kepercayaan adalah modal utama penegakan hukum. Sekali runtuh, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada menjatuhkan vonis.

Dampaknya bukan sekadar merusak citra lembaga. Tapi mempengaruhi psikologi rakyat yang perlahan mengalami kelelahan moral.

Rakyat merasa seperti penonton bioskop yang telah membeli tiket mahal untuk menyaksikan film pahlawan super. Tetapi, di tengah cerita sang pahlawan justru bersekutu dengan penjahat untuk merampok penontonnya sendiri.

Baca juga : Prestasi Bukan Tameng

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan lagi sekadar khotbah moral, penandatanganan pakta integritas, atau sumpah jabatan di atas kitab suci. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem secara menyeluruh: pengawasan internal yang independen, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower), audit berkala terhadap penanganan perkara, transparansi yang lebih kuat, serta penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu.

Bahkan, kalau perlu, ada terobosan radikal yang benar-benar out of the box. Sebab, yang harus diselamatkan bukan hanya sebuah lembaga, melainkan wibawa hukum itu sendiri. Kepercayaan rakyat. Wajah sebuah bangsa. Pilar penting negara.

Karena itu, korupsi kanibalistik harus segera dihentikan. Sebab, ketika pemangsa memakan pemangsa, rakyat kerap menjadi menu pembuka. Itulah komedi tragedi sebuah bangsa.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 2 Agustus 2026 dengan judul "“Korupsi Kanibalistik”"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.