Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - “Kalau kepala daerah hanya menunggu transfer dari pusat, semua juga bisa jadi bupati.” Kalimat Jusuf Kalla itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menghantam inti persoalan otonomi daerah.
Saat ini, kepala daerah cenderung bekerja untuk memastikan APBD terserap, proyek selesai, laporan beres, lalu menunggu transfer berikutnya dari Jakarta. Daerah akhirnya bergerak mengikuti siklus anggaran, bukan siklus pertumbuhan ekonomi.
Di sinilah tantangannya. Karena, selama ini, tidak sedikit kepala daerah yang lebih sibuk menjadi manajer belanja pemerintah daripada arsitek kemakmuran ekonomi daerahnya.
Mereka banyak yang sibuk “belanja anggaran” di Jakarta. Bahkan, ada yang sampai tersangkut kasus hukum, karena harus bayar “fee” sana-sini. ujung-ujungnya, ditangkap KPK.
Baca juga : Di Balik Pagar Tinggi
Padahal, ukuran keberhasilan kepala daerah tidak semestinya berhenti pada tingginya serapan APBD atau banyaknya proyek fisik yang diresmikan. Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah: selama memimpin, apakah lahir usaha-usaha baru, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat ikut naik?
APBD atau anggaran dari Pusat memang penting. Tapi, itu hanya pemantik. Mesin utama ekonomi daerah tetaplah masyarakat, dunia usaha, dan investasi.
Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Cepat atau lambat, mau-tidak-mau, setiap kepala daerah dituntut menemukan sumber pertumbuhan baru di luar anggaran dan belanja pemerintah. Aktivitas ekonomi daerah yang sehat, produktif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat, harus tumbuh subur.
Di sinilah pentingnya melahirkan sistem yang bisa mendorong lahirnya kepala daerah dengan karakter seperti itu.
Baca juga : “Korupsi Kanibalistik”
Penilaian pemerintah daerah jangan semata-mata administratif. Serapan anggaran, kepatuhan prosedur, dan opini audit, memang penting. Tapi, kemampuan menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, atau melahirkan wirausaha baru, jauh lebih penting.
Prestasi capaian ekonomi yang nyata, harus menjadi pertimbangan utama. Prestasi itu perlu diganjal setimpal. Misalnya, dana insentif atau “Tunjangan Prestasi” dari Pusat untuk daerah tersebut, diberikan lebih banyak. Ada hadiahnya.
Tokoh senior seperti Jusuf Kalla sudah memantik. Itu bukan sekadar kritik, tapi juga ajakan mengubah cara berpikir. Sebab, daerah tidak akan maju pesat hanya karena besarnya APBD.
Penilaian dan penghargaan terhadap hasil nyata yang berhasil dibangun mandiri oleh pemimpin daerah, jauh lebih penting. Modal atau anggaran terbatas, tapi hasilnya besar, itu konkret. Layak diapresiasi khusus. Resmi.
Kepala daerah yang tidak hanya fokus menunggu anggaran dari Jakarta, yang bukan sekadar menjadi manajer APBD, itulah kualitas terbaik. Grade A. Energi dan prestasi konkret Grade A tersebut bisa dipantulkan dan memantulkannya ke Pusat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
