RM.id Rakyat Merdeka - Negara makin percaya kepada data. Bantuan sosial memakai data. Program makan memakai data. Kemiskinan dihitung dengan data. Kini kecerdasan buatan mulai dilirik untuk membaca dapur, menu, kebutuhan, kesehatan, dan penyimpangan. Semua terdengar modern. Tetapi pertanyaannya sederhana: siapa yang menjaga agar data tidak ikut berbohong?
Di situlah ironi teknokrasi bekerja. Data sering dianggap netral, seperti angka yang turun dari langit tanpa kepentingan. Padahal data dibuat oleh manusia, dikumpulkan oleh sistem, dibersihkan oleh birokrasi, ditafsirkan oleh algoritma, lalu dipakai untuk menentukan nasib manusia. Data bisa membantu negara melihat rakyat. Tetapi data yang buruk bisa membuat orang miskin hilang secara administratif.
Baca juga : Maulid Tanpa Akhlak
Bagi rakyat kecil, salah data bukan urusan teknis. Salah data bisa berarti tidak menerima bantuan. Salah alamat bisa berarti beras tidak sampai. Salah kategori bisa berarti keluarga miskin dianggap mampu. Salah algoritma bisa berarti anak rentan tidak masuk prioritas. Di layar komputer, itu hanya error. Di rumah rakyat, itu bisa menjadi makan yang hilang, obat yang tertunda, dan sekolah yang terancam.
Cathy O’Neil dalam Weapons of Math Destruction mengingatkan bahwa model matematis dan algoritma bisa tampak objektif, tetapi tetap membawa bias, asumsi, dan ketimpangan. Yang berbahaya bukan hanya data yang salah, melainkan data yang salah tetapi dipercaya terlalu penuh oleh negara. Ketika angka diberi wibawa berlebihan, manusia yang tidak cocok dengan tabel mudah dianggap tidak ada.
Titik buta kekuasaan adalah mengira digitalisasi otomatis membuat kebijakan lebih adil. Tidak selalu. Sistem yang buruk jika didigitalisasi hanya menjadi ketidakadilan yang lebih cepat. Bias lama bisa memakai baju baru. Kemiskinan bisa disederhanakan menjadi desil. Kerentanan bisa hilang karena formulir tidak lengkap. Warga yang gagap digital bisa kalah oleh mereka yang lebih dekat dengan aparat, jaringan, dan akses.
Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan nurani kepada mesin. Data harus terus diperbarui. Algoritma harus diaudit. Mekanisme sanggah harus mudah. Petugas lapangan harus diberi ruang mengoreksi angka. Warga miskin harus bisa membuktikan dirinya tanpa dipermalukan. AI boleh membantu negara membaca pola, tetapi keputusan publik tetap harus dijaga oleh akal sehat, empati, dan tanggung jawab manusia.
Baca juga : Bansos Jangan Kabur
Data memang tak berdosa. Yang berdosa adalah kekuasaan yang menjadikan data sebagai tameng untuk tidak mendengar. Republik boleh semakin digital. Tetapi jangan sampai orang miskin tersingkir bukan karena tidak membutuhkan bantuan, melainkan karena tidak terbaca oleh mesin negara. Sebab keadilan tidak cukup akurat di dashboard. Ia harus sampai di depan pintu rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.